Jumat, 23 Juli 2010 12:16 WIB News Share :

Pengamat
Wajar kinerja tiga menteri dinilai buruk

Malang–Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang Prof Dr Masud Sa’id menyatakan, wajar jika kenerja tiga menteri, yakni Tifatul Sembiring, Patrialis Akbar dan Djoko Kirmanto dinilai buruk.

“Ketiga menteri ini sama sekali belum menunjukkan kinerjanya yang bagus selama tahun pertama menduduki jabatan menteri, bahkan Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo tak mampu memblokir situs-situs yang tidak sesuai norma agama dan budaya bangsa Indonesia,” tegasnya di Malang, Jumat (23/7).

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan yang diketuai Kuntoro Mangkusubroto merilis adanya tiga menteri yang mendapatkan rapor merah, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri PU Djoko Kirmanto dan Menkum dan HAM Patrialis Akbar.

Lebih lanjut Masud mengatakan, ketiga menteri yang mendapatkan rapor merah atau penilain buruk itu harus “legowo”, tidak perlu “kebakaran jenggot”. Yang terpenting ke depan harus lebih baik dan banyak belajar agar menguasai bidang yang dipercayakan padanya.

Dosen FISIP UMM itu mengungkapkan, kalau pemilihan seorang menteri tidak berdasarkan profesionalitas, maka sudah sangat wajar kinerjanya tidak seperti yang diharapkan, termasuk tiga menteri yang mengisi kabinet sekarang ini.

Direktur ACICIS UMM itu menyatakan, menteri-menteri dalam kabinet sekarang ini banyak diisi oleh orang politik (politikus), akibatnya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan profesional “tersingkir”.

Secara tegas dosen FISIP UMM itu mengatakan, menteri-menteri yang sekarang ini sifatnya hanya untuk mengakomodir “partner” politik saja, sehingga mengabaikan profesionalisme yang seharusnya menjadi ukuran.

Akibatnya, tegas Masud, banyak menteri yang penempatannya tidak sesuai dengan kemampuan, bahkan terjadi salah penempatan, sehingga hasil penilaian kinerjanya menjadi buruk, jauh dari yang diharapkan.

Padahal, tegasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan program-program dan janji-janji kampanyenya bisa terealisasi, di antaranya melalui kinerja para menterinya. Hanya saja, tegas Masud, dalam jangka waktu dekat ini Presiden SBY kelihatannya belum akan melakukan perombakan kabinet.

“Kelihatannya presiden hanya akan melakukan evalusi hingga Oktober mendatang,” katanya menambahkan.

“Kalau presiden mendengarkan suara rakyat dan paham akan keinginan rakyatnya, pasti akan melakukan perombakan kabinet dan menempatkan orang-orang yang memang paham dan sesuai bidangnya,” tegas gurubesar bidang ilmu pemerintahan itu.

ant/rif

lowongan pekerjaan
KISEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…