Jumat, 23 Juli 2010 11:47 WIB News Share :

Fraksi PPP usul potong uang tunjangan si pembolos

Jakarta–Tingkat kehadiran anggota DPR yang makin menurun membuat prihatin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F PPP). Untuk mengerem trend tersebut, FPPP mengusulkan pemotongan uang tunjangan (remunerasi) bagi yang suka membolos.

“Untuk memperbaiki tingkat kehadiran, F-PPP mengusulkan agar tingkat kehadiran anggota dewan dikaitkan langsung dengan remunerasi yang diterima,” ujar Ketua DPP PPP Romahurmuzi dalam rilisnya, Kamis (22/7).

Menurut Romahurmuzi, para pembolos dianggap tidak kapok karena tidak menerima sanksi secara langsung. Bila sidang dianggap tidak penting, anggota dewan dengan mudah membolos tanpa takut terkena sanksi namun tetap memperoleh uang tunjangan.

“Sekarang ini, datang atau nggak sama saja terima renumerasinya. Oleh karena itu, terhadap rapat yang anggota tidak merasa terlalu berkepentingan, mereka cenderung tidak memberi perhatian atau malah tidak hadir karena tidak mengganggu renumerasi mereka,” imbuh politisi yang akrab dipanggil Romy itu.

Seperti diketahuui, dari hari ke hari jumlah peserta sidang makin menurun. Berbeda dengan periode sebelumnya yang sepi saat menjelang pemilu saja. Kali ini, kata Romy, baru 1 tahun sudah sepi membuat F PPP prihatin.

“Fenomena rendahnya kehadiran, biasanya terjadi setelah tahun ke-4 karena kesibukan menjelang pemilu. Namun sekarang belum genap 1 tahun sudah sangat menurun kinerjanya,” keluh Romy.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
SMK CITRA MEDIKA SRAGEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….