SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–DPD hendaknya berbesar hati kalau akhirnya DPR tetap memilih tidak rapat bersama sebelum pembacaan nota keuangan oleh Presiden, Agustus nanti. Dan jika itu terjadi DPD harus bisa menunjukkan kredibilitasnya.
“Saya rasa ini bukan persoalan besar, dan ada baiknya jika lobi ke DPR kali ini tidak berhasil, sebaiknya DPD tidak lagi merengek-rengek pada DPR untuk itu (rapat bersama),” kata pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin.
Hal itu dia katakan dalam talk show ‘Perspektif Indonesia, Mekaniseme Kerja DPR-DPD Untuk Peningkatan Kualitas Parlemen’ di Gedung DPD, Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Jumat (23/7).
Irman mengatakan, perdebatan soal keinginan rapat bersama ini harusnya tidak perlu terjadi jika DPD bisa menunjukkan pentas konstitusionalnya. Namun memang tidak bisa dipungkiri pula sejak tahun 2009, DPD gagal dalam pentas konstitusionalitas.
“DPD sudah saatnya mempunyai panggung sendiri untuk dikelola, kalau tidak maka DPD nggak akan kelihatan,” ujar dia.
Dia juga yakin, sikap keras ketua DPR untuk tetap melakukan rapat sendiri-sendiri bukan karena adanya kekuatan politik tertentu. Sebab, perdebatan ini bukanlah isu yang sensitif seperti kasus Bank Century.
“Isu ini tidak sesensitif Century (bailout Bank Century), ini hanya persoalan kosmetik. Tinggal bagaimana DPD bisa melakukan lobi politik kepada pimpinan DPR,” jelas pria berkacamata ini.
Dia yakin mungkin masih ada sedikit peluang DPD untuk bisa lakukan rapat bersama dengan DPR. Namun, agar itu berhasil pastinya DPD diharapkan hanya menjadi lembaga yang autis dan tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan eksistensi mereka.
“Menaklukkan pimpinan DPR saya rasa tidaklah rumit, ini hanya hambatan komunikasi politik yang belum ketemu saja (antara DPR dan DPD). Tapi saya yakin itu masih bisa dilakukan, dengan catatan DPD tidak autis,” tandasnya.
dtc/nad