Kamis, 22 Juli 2010 10:52 WIB News Share :

Wapres
Korpri jangan jadi alat penguasa

Jakarta–Wakil Presiden Boediono mengatakan Korpri jangan menjadi alat penguasa dan masuk dalam ranah politik, karena jika terlibat kegiatan politik maka kualitas dalam memberikan pelayanan publik akan melenceng dan tidak optimal.

“Korpri,  saya harapkan tetap pada landasan idiil UUD 45 dan Pancasila, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Prinsip itu harus tetap dipegang. Korpri juga bukan organisasi biasa namun sebagai lembaga untuk membangun bangsa,” kata Wapres Boediono, saat memberikan pengarahan pada Seminar Nasional Korpri, di Gedung Bidakara Jakarta, Kamis (22/7).

Hadir dalam seminar itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan, serta Ketua Umum Korpri Diah Anggraeni yang merupakan Sekretaris Jenderal Kemdagri.

Menurut Wapres, meskipun Korpri tidak menjadi alat penguasa , organisasi ini tetap menjadi mitra pemerintah untuk melaksanakan tujuan bersama dan jangan pula dihadap-hadapkan untuk saling bertentangan satu sama lain.

Boediono mengingatkan pula, jangan sampai energi masyarakat terbuang sia-sia hanya untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya.

“Alangkah sayangnya energi kita kalau hanya untuk mengurus sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sementara di negara maju sudah berjalan di depan. Kalau kita masih saja bertarung di dalam nanti anak cucu kita akan mencatat yang tidak baik,” kata Wapres.

Korpri, kata Wapres, selalu dekat dengan pemerintah dan kalau dulu harus dekat dengan kekuasaan maka saat ini juga tidak boleh sebagai alat kekuasaan di luar pemerintah.

Wapres mengingatkan kalau Korpri sudah menjadi alat politik praktis maka bukan lagi sebagai alat pemersatu  sehingga  Korpri harus bisa disejajarkan dengan TNI dan Polri.

“Artinya kalau Korpri, TNI dan Polri pecah maka kita semua akan rugi karena tidak lagi memiliki alat pemersatu,” kata Wapres Boediono.

Meskipun anggota Korpri tidak boleh memasuki partai politik, Wapres mengatakan, bukan berarti anggota tidak boleh memiliki pandangan partai, karena itu hak azazi setiap manusia yang juga harus dihormati.

“Untuk itu, anggota Korpri yang ingin menyalurkan pandangan politik, ada saluran politik dan tentunya ada jalan dan aturannya,” kata Boediono.

Wapres mengingatkan pula, di era reformasi seperti sekarang ini banyak kekuatan yang berusaha menarik keluar atau ingin memecah – belah tanpa disadari, sehingga upaya tersebut harus tetap diwaspadai.

“Peran yang menyatukan kita semua kadangkala sering dilupakan dan tidak tidak boleh terjadi,” kata Wapres.

ant/rif

lowongan pekerjaan
dr. NORMA AESTHETIC CLINIC, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Mengenang (Pendidikan) Guru

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (24/11/2017). Esai ini karya Bandung Mawardi, kuncen Bilik Literasi. Alamat e-mail penulis adalah bandungmawardi@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada akhir abad XIX orang-orang Jawa mulai memiliki cita-cita baru. Sekian orang ingin menjadi guru seperti tuan kulit…