Rabu, 21 Juli 2010 09:52 WIB Ekonomi Share :

Sejumlah bank umum bakal 'turun pangkat' jadi BPR

Bandung–Sejumlah bank umum siap ‘turun pangkat’ menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini dikarenakan operasional BPR lebih murah dan aturan yang ditetapkan kepada BPR bisa dibilang tidak serumit seperti di bank umum.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah ketika ditemui disela acara peluncuran uang Rp 10.000 dan Rp 1.000 baru di Kantor Regional Bank Indonesia Bandung, Jalan Braga, Bandung, Selasa malam (20/7).

“Ada bank yang ingin jadi BPR, alasannya kalo BPR itu ada kekurangan aturannya, dan lebih murah biaya operasionalnya,” ujar Halim.

Ia juga mengatakan, alasan bank tersebut ‘turun pangkat’ juga bisa saja jika pemilik ingin lebih fokus ke sektor mikro, usaha kecil dan menangah (UKM).

“Dan mungkin saja mereka lebih nyaman sebagai BPR karena dapat memenuhi semua beban operasionalnya,” tuturnya.

Namun Halim enggan menyebutkan bank umum mana saja yang akan menjelma menjadi BPR tersebut. Secara tidak langsung Halim menyatakan bank yang turun pangkat ini bisa saja merupakan bank yang tidak mampu memenuhi aturan permodalan Rp 100 miliar di 2010 sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

“Kita sih masih pantau terus, saat ini masih ada 5-6 bank yang belum bisa penuhi modal,” jelasnya.

Tetapi, lanjut Halim mengenai rencana masing-masing bank akan diserahkan kepada pemiliknya, apakah akan menambah modalnya atau akan menjadi BPR.  “Karena aturan permodalan minimum tidak lagi bisa diperpanjang,” tegas Halim.

Bank sentral, sambung Halim, telah memanggil beberapa pemilik dari masing-masing bank yang bermodal cekak tersebut untuk menindaklanjutinya.

“Modalnya tidak jauh kok, hanya ditambah sekitar Rp 2 miliar sampai beberapa miliar saja dan kita sudah panggil kok pemiliknya,” katanya.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
PT.SEJATI CIPTA MEBEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….