SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Purwokerto–Ratusan petugas parkir yang tergabung dalam Paguyuban Petugas Parkir Banyumas berunjuk rasa menolak kebijakan Bupati Banyumas Mardjoko yang hendak melelang lahan parkir di kabupaten itu.
Dalam unjuk rasa yang digelar di depan Pendopo Sipanji Kabupaten Banyumas di Purwokerto, Rabu (21/7), massa membawa berbagai spanduk, antara lain bertuliskan “Tolak Kapitalisme Masuk ke Perparkiran” dan “Tolak Investor Masuk Perparkiran”.
Massa juga meneriakkan yel-yel yang mengumpat kebijakan Bupati Banyumas Mardjoko dan wakilnya, Achmad Husein. Dalam unjuk rasa tersebut, sejumlah petugas parkir berorasi secara bergantian.
Koordinator aksi, Heri Gudeg, mengatakan, lahan parkir yang selama ini dijadikan sebagai lahan untuk mencari nafkah bagi petugas parkir mulai terusik.
Menurut dia, hal itu disebabkan adanya rencana pelelangan lahan parkir kepada investor dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perparkiran dari Rp 500 juta menjadi Rp 700 juta hingga Rp 1,5 miliar.
“Ini merupakan penghianatan pada rakyat kecil di Banyumas dengan alasan meningkatkan PAD,” katanya.
Menurut dia, proses peningkatan tersebut justru menimbulkan sejumlah pertanyaan, antara lain mengapa harus lahan parkir yang dijadikan sasaran peningkatan PAD oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dan apakah tidak ada lagi sumber daya lain untuk penanaman modal para investor.
Oleh karena itu, kata dia, Paguyuban Petugas Parkir Banyumas menolak pelelangan lahan parkir di Purwokerto.
“Kami juga menuntut reformasi ulang peraturan perparkiran di Banyumas, tingkatkan kesejahteraan petugas parkir, reformasi total regulasi keuangan unit pelaksana teknis, dan reformasi ulang sistem penanaman modal di Banyumas,” katanya.
Setelah menggelar orasi selama 15 menit, seluruh pengunjuk rasa tersebut dipersilakan masuk ke Gedung DPRD Kabupaten Banyumas yang berada di kompleks Pendopo Sipanji untuk berdialog dengan para wakil rakyat.
ant/rif