SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Impian kalangan dewan untuk menyerahkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sepertinya tinggalah mimpi.
Penyebabnya, Pemkot telanjur berjanji dan bersikukuh tak akan menyerahkan pengelolaan program yang menelan anggaran senilai Rp 20 miliar tersebut pada dua pilihan tersebut. “Aturan sih, boleh-boleh saja membentuk BLUD atau BUMD. Tetapi, janganlah kalau untuk PKMS,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Budi Suharto ketika ditemui wartawan usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kota Surakarta akhir pekan lalu.
Pengelolaan PKMS, menurut Budi, sejauh ini masih melekat dengan kerja Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo. Sehingga, ketika program tersebut diserahkan ke BLUD atau BUMD maka akan membuat pembengkakan dan nonefisien tugas DKK. Untuk itulah, Pemkot dalam hal pengelolaan PKMS akan lebih memberdayakan DKK sembari terus melakukan pembenahan dan perbaikan pelayanan.
Sebelumnya Wali Kota Joko Widodo (Jokowi) menyatakan hal serupa, bahwa pembentukan BLUD akan memberikan masalah baru bagi program tersebut. Karena pembentukan program itu akan membutuhkan pertimbangan seperti penyedian kantor, dan personil. Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Solo, YF Soekasno mengatakan bahwa pembentukan PKMS menjadi BLUD sesuai amanat Perda No 8 Tahun 2007 tentang retribusi pelayanan dan kesehatan.
asa