SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta — Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia pada masa sidang keempat tahun 2010. “Pemerintah tidak serius menangani TKI,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz kepada pers di Jakarta, Minggu, menjelaskan dasar pembentukan panja tersebut.
Buktinya, kata dia, antara lain belum disepakatinya nota kesepahaman dengan Malaysia, berlarutnya masalah dengan BNP2TKI serta belum ditandatanganinya Konvensi Pekerja Migran dan Penyelesaian Perselisihan Buruh.
Selain itu, kata Irgan, masih pula terjadi pengiriman TKI tanpa keahlian dan pemahaman budaya negara penerima serta tidak jelasnya kontrak kerja.
Berbagai hal yang merugikan TKI juga tetap terjadi hingga saat ini, seperti keberadaan calo transportasi dan penukaran uang di Terminal IV Kepulangan TKI Bandara Soekarno-Hatta, pemotongan upah pekerja selama tujuh bulan di Hongkong sebesar 3.000 dolar Hongkong, transparansi pemanfaatan pengutipan 15 dollar AS setiap TKI serta kekerasan terhadap TKW.
Menurut Irgan, anggaran, kelembagaan dan kebijakan pemerintah belum berpihak kepada kepentingan TKI yang jumlahnya mencapai enam juta orang.
“Politik anggaran belum memihak kepentingan TKI, tidak sebanding dengan prediksi remitansi 2010 sebesar Rp 100 triliun. Alokasi anggaran untuk kepentingan tenaga kerja di bawah dua persen dari APBN,” katanya.
Ant