Minggu, 18 Juli 2010 17:00 WIB News Share :

BPK indikasikan dana Bansos di daerah digunakan untuk biaya politik

Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan adanya penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) di daerah. Dana itu tidak tersalurkan untuk masyarakat tetapi untuk kepentingan politik.

“Lebìh tragis lagi, dana bansos yang didesain seolah-olah untuk kepentingan rakyat, realitanya di lapangan lebih sebagai biaya politik pihak-pihak terkait,” terang anggota BPK Rizal Djalil dalam siaran pers, Minggu (18/7).

Rizal tidak menjelaskan bagaimana biaya politik yang dimaksud. Namun dia menjelaskan, sebagian besar dana di daerah pemekaran memang digunakan para elite birokrat.

“Bukan untuk kepentingan rakyat yang mendesak,” imbuhnya mantan anggota Komisi Anggaran DPR ini.

Tidak heran kalau kemudian, pemerintah menyatakan 80 persen daerah pemekaran dikatakan gagal, alasannya bisa dilihat dari alokasi dana dan bergantungnya pendanaan dari pemerintah pusat.

“Adalah sangat benar pernyataan Persiden SBY bahwa 80 persen daerah pemekaran gagal,” tegasnya.

Dana yang mengalir ke daerah dalam bentuk dana perimbangan pada tahun 2010 berjumlah Rp 344,6 triliun. Bukan hanya itu saja, masih ada dana sektoral dan termasuk dana bansos yang masuk lewat berbagai pola dan bentuk, dan jumlahnya sangat signifikan.

dtc/tya

lowongan pekerjaan
PD.BPR BANK BOYOLALI, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…