Sabtu, 17 Juli 2010 14:12 WIB News Share :

Meski seram, Istana tetap ditempati Gus Dur demi hemat uang Negara

Jakarta–Berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih memilih tinggal di Cikeas, mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau almarhum Gus Dur lebih memilih Istana Negara sebagai tempat tinggal. Alasannya: demi penghematan uang negara!

Hal ini diungkapkan oleh putri Gus Dur, Yenny Wahid. Menurut Yenny, Istana Negara sebenarnya sangat tidak nyaman untuk ditinggali, karena selain banyak nyamuk, AC-nya terlalu dingin, suasananya juga seram.

“Istana sangat tidak nyaman untuk ditinggali, penuh nyamuk, dingin karena AC-nya sentral, serem suasananya. Tapi Gus Dur memutuskan tinggal disana untuk menghemat uang negara,” kata Yenny dalam akun Twitternya, Jumat malam (16/7).

Soal Istana yang serem ini, Yenny punya cerita. Adiknya, Inayah, sering diganggu oleh mahluk halus. Tapi Yenny mengaku tidak pernah diganggu.

“Bener, adikku Inayah yang paling sering digangguin (mahluk halus),” ungkap wanita yang pada Agustus 2010 nanti akan mendapatkan buah hati ini.

“Tapi kayaknya hantunya lebih takut sama saya, lebih menyeramkan soalnya hehe,” tulis Yenny bercanda saat menimpali pertanyaan pengguna Twitter lain.

Yenny pun berharap, Presiden SBY mengikuti langkah GUs Dur yang mau tinggal di Istana meski tidak nyaman. Kalau dari awal SBY melakukan hal itu, imbuh Yenny, tentu surat pembaca di harian Kompas yang komplain rombongan SBY bikin macet tidak akan terjadi.

“Andai presiden punya pikiran seperti Gus Dur, Insya Allah gak ada surat pembaca yang bikin heboh Istana seperti hari ini,” kata wanita berkerudung yang pernah berprofesi sebagai jurnalis tersebut.

dtc/rif

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…