Sabtu, 17 Juli 2010 09:06 WIB News Share :

Masyarakat perbatasan RI-PNG belum miliki KTP

Jayapura–Sebagian besar  masyarakat  yang berada di perbatasan  Negara Republik Indonesia  dengan negara tetangga Papua Nugini (PNG) belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kesbang Linmaspol Provinsi Papua Didi Agusprianto, di Sentani ibukota Kabupaten Jayapura, Sabtu (17/7), mengatakan hal ini disebabkan karena tidak adanya pelayanan kepengurusan identitas di distrik yang berada di perbatasan.

“Masyarakat yang  berada  di perbatasan justru memiliki KTP Papua Nugini  bukan KTP Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan,  seharusnya saat ini dinas instansi terkait harus menjemput bola untuk memberikan pelayanan kepengurusan KTP dan kartu identitas lainnya kepada masyarakat  perbatasan .

Seperti  masyarakat di beberapa distrik di  Kabupaten Pegunungan Bintang,  di Kabaupaten Keerom yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini.

Dikatakan, hal ini tidak mengherankan jika masyarakat perbatasan lebih memilih menghayati dan menghormati  pemerintahan Papua Nugini  dibandingkan Pemerintahan Indonesia.

“Contoh kecil saja  lagu Indonesia raya, Padamu Negeri tidak bisa dinyanyikan oleh mereka tetapi  kalau lagu wajib Papua Nugini mulai dari anak kecil hafal bahkan sebagian besar bahasa sehari-harinya adalah bahasa PNG,” terangnya.

Dikatakan,  ini menggambarkan bahwa sebagian besar  Warna Negara Indonesia  belum memahami nilai-nilai kebangsaan. Tidak heran jika masih ada masyarakat yang menginginkan  memisahkan diri dari NKRI karena mengalami kemiskinan nilai dan ideologi kebangsaan.

Untuk itu pihaknya sangat berharap kepada dinas instansi terkait untuk menjemput bola mengatasi hal tersebut serta badan kesbang yang ada di daerah agar menjalankan fungsinya mensosialisasikan  nilai-nilai kebangsaan karena ini adalah tugas bersama untuk mengatasi masalah tersebut.

ant/rif

lowongan pekerjaan
KLINIK BERSALIN UTAMA RB. DR. JOHAN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…