Jumat, 16 Juli 2010 22:33 WIB Boyolali Share :

Sumber pendapatan daerah dipastikan menyusut

Boyolali (Espos)–Sejumlah potensi pendapatan daerah yang selama ini menjadi pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Boyolali dipastikan akan menyusut, menyusul diberlakukannya sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang baru.

Dengan kondisi itu, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah serius bagi Pemkab, terutama realisasi target pendapatan daerah tahun 2011 mendatang. Dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) di ruang paripurna DPRD, Kamis (15/7), sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengungkapkan penurunan target pendapatan tahun 2011 tersebut. Hadir dalam pembahasan itu Badan Anggaran DPRD Boyolali, SKPD pengelola pendapatan Pemkab, Ketua DPRD Boyolali S Paryanto dan Pjs Sekda Mulyatno.

Sejumlah potensi yang hilang itu terkait pemberlakukan UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali, Sugiyanto mengatakan dengan diberlakukannya UU Nomor 28/2009 potensi akan hilang karena penarikannya akan dilakukan oleh pemerintah pusat. “Karena itu dalam waktu dekat ini kami bersama dengan dewan akan melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat untuk mencari terobosan yang mungkin dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah ini,” katanya.

Menurutnya, Pemkab Boyolali juga perlu menyikapi kondisi ini dengan membuat Perda baru yang terkait dengan penanganan pajak dan retribusi yang dikelola Pemkab. Sementara Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Dipserindagsar) Kabupaten Boyolali, Nur Suhartinah mengatakan, pada tahun 2011 mendatang akan terjadi penurunan realisasi pendapatan senilai Rp 7 miliar. Hal itu terjadi akibat sudah tidak ada lagi pendapatan dari kompensasi pasar yang tahun 2010 dipasok dari pasar Boyolali Kota.

Sementara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hanya mampu mengadalkan pendapatan dari retribusi akte kelahiran senilai Rp 303 juta, seiring diberlakukannya kebijakan pemerintah pusat yang menyatakan adanya kompensasi dari keterlambatan akte kelahiran. Sedangkan retribusi dari pembuatan KTP ditargetkan hanya Rp 450 juta dengan asumsi terjadi lonjakan pemohon KTP dari warga berusia 17 tahun sebanyak 15 ribu orang.

fid

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….