Jumat, 16 Juli 2010 15:26 WIB Wonogiri Share :

Sekolah harus seimbangkan kualitas mutu dan fisik

Wonogiri (Espos)–Setelah melakukan penerimaan siswa baru, umumnya berbagai sekolah menindaklanjuti dengan menggelar rapat komite yang melibatkan orangtua siswa baru untuk merumuskan rancangan pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS). Beberapa pembahasan tentang pembangunan sekolah dirasa harus mengutamakan kebutuhan, bukan keinginan.

Untuk itu, sekolah diminta untuk melakukan transparansi mengenai penganggaran pembangunan sekolah demi meminimalisir konflik yang mungkin terjadi di antara pihak sekolah dan orangtua siswa. Hal demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Wonogiri, Zaenudin, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/7).

Dia mengatakan belum bisa mengkritisi secara umum tentang pelaksanaan penarikan anggaran dari rapat komite di berbagai sekolah. “Sifat kami hanya memberi saran kepada pendapat komite sekolah dan tenaga pendidikan,” jelasnya.

Namun, menurutnya sekolah perlu secara aktif melakukan transparansi dalam penarikan itu. Saat ini dia mengaku telah meminta RAPBS beberapa sekolah kepada Disdik untuk keperluan monitoring.
Dia mengakui variatifnya kebutuhan pada masing-masing sekolah. Keberagaman kondisi itu dimakluminya.

“Yang penting APBS seyogyanya dialokasikan bukan untuk menuruti keinginan namun untuk memenuhi kebutuhan. Pengembangan fisik mestinya balance dengan mutu,” terangnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Wonogiri, Suyadi menyoroti tingginya penarikan biaya pendidikan, utamanya di lingkungan sekolah RSBI. Menurutnya, keadaan itu merupakan efek dari kesiapan pemerintah sebelum menciptakan sekolah-sekolah kategori itu.

“Bagaimanapu pemerintah sebelum membentuk RSBI harusnya memikirkan sarana prasarananya dulu, bukan membuka sekolah baru kemudian pengadaan sarana prasarana diadakan setelahnya,” jelasnya saat dihubungi, Jumat (16/7).

Dia mengimbau kepada orangtua siswa yang telah mengeluarkan biaya pendidikan, berperan aktif dalam memantau keseimbangan pelaksanaan pendidikan. “Selain lembaga yang berwenang, mereka (orangtua siswa-red) bisa melihat kesesuaian biaya yang mereka keluarkan dengan hasil yang dapat diterima oleh anak-anaknya di sekolah,” tambahnya.

m85

lowongan pekerjaan
CV PRIMEDANIE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…