SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Ketua DPC PPP Wonogiri, Anding Sukiman menilai pembangunan panggung di Alun-alun Giri Krida Bakti tanpa persetujuan DPRD dan masuknya dana ke rekening pribadi merupakan bentuk kesalahan. Dia meminta, Bupati sebagai penentu kebijakan umum di Wonogiri secepatnya menegur dan memberikan sanksi bagi pelanggar.
Jika kesalahan-kesalahan itu dibiarkan, akan membuat pemerintahan di Wonogirin kacau balau, karena masing-masing tidak mematuhi peraturan yang ada. Anding juga meminta soal pembangunan tidak terjadi untuk kali kedua kasus pembangunan tugu batas di Nambangan, Selogiri. Pembangunan tugu batas, waktu itu dikatakan oleh Bupati dibiayai dari dana pihak ketiga ataupun dana pribadi Bupati, tetapi kenyataannya pembangunan tugu batas meminta alokasi dana dari APBD. Dewan harus berani mengkritisi Bupati, karena Tupoksinya mendukung untuk mengkritisi.
“Masuknya dana pemerintah ke rekening pribadi, jelas tidak bisa dibenarkan menurut hukum. Jadi tidak bisa dikatakan selesai begitu saja,” ujar Anding, Jumat (16/7).
Kepada Espos, Anding mengatakan, anggota DPRD harus berani meminta pertanggungjawaban Bupati sesuai mekanisme kedewanan. “Harus diketahui, itu (masuknya dana ke rekening pribadi) karena kesengajaan atau dilakukan secara sadar. Harus dipertanyakan mengapa mereka (bendaharawan) menyimpan uang yang bukan haknya. Andaikan tidak ada pemeriksaan dari BPK apakah dana itu sudah dikembalikan? Anggota DPRD sebagai alat kontrol harus mempertanyakan melalui mekanisme yang ada.”
Menurutnya, siapapun tidak boleh melakukan tindakan seenaknya sendiri dalam pemerintahan Wonogiri. Pada bagian lain, Anding, menyatakan pembangunan panggung di atas tanah negara tanpa persetujuan DPRD juga tidak dibenarkan.
“Kalau (pembangunan) itu dibolehkan saya juga mau membangun lapangan futsal di Lapangan Sukorejo, Giritirto dan itu juga harus diperbolehkan. Demikian juga jika ada masyarakat yang membangun panggung di lapangan-lapangan desa, dari dan pribadi.”
Mantan anggota DPRD Wonogiri meminta, pemegang kebijakan umum di Wonogiri tidak membuat kebijakan atas dasar keinginan pribadi. “Apapun yang dibangun dengan tidak atas perserujuan DPRD, namanya keinginan karena anggota DPRD itu bentuk representatif rakyat Wonogiri.”
tus