Jumat, 16 Juli 2010 16:02 WIB Sukoharjo Share :

Pembangunan SMKN 5, pemuda protes kebijakan Bupati

Sukoharjo (Espos)–Puluhan pemuda Majasto, Tawangsari menggelar aksi unjuk rasa menentang kebijakan Bupati, Bambang Riyanto yang akan tetap meneruskan pembangunan SMKN 5.

Aksi unjuk rasa tersebut mereka gelar di depan bangunan SMKN 5 Tawangsari kemudian dilanjutkan di depan Balai Desa Majasto. Sambil berorasi mereka juga menggelar spanduk yang berisi tuntutan pembongkaran dan lokasinya dipindahkan ke utara dan timur lapangan sesuai kesepakatan pemerintah desa (Pemdes) dengan warga. Spanduk warna putih dengan tulisan merah tersebut ditempel di depan bangunan SMKN 5 Majasto, Tawangsari serta di depan Balai Desa.

Koordinator lapangan yang juga salah seorang perwakilan pemuda, Supriyanto mengatakan, kebijakan Bupati meneruskan pembangunan di tengah lapangan Majasto tidak ada dasarnya. “Dalam rembug desa yang kedua, warga dan Pemdes sepakat pembangunan SMKN 5 Majasto ditempatkan di utara dan timur lapangan. Bukan di tengah lapangan. Oleh sebab itu tanpa alasan apapun kami minta bangunan yang sudah jadi segera dibongkar,” ujarnya kepada wartawan di sela-sela aksi, Jumat (16/7).

Supriyanto menambahkan, warga meminta kepala desa (Kades) sebagai pimpinan wilayah serta camat segera menyelesaikan persoalan SMKN 5 Majasto, Tawangsari yang terkatung-katung. Dikonfirmasi, Sekretaris Desa (Sekdes) Majasto, Sugiyarto mengatakan, tidak bisa memberikan komentar banyak lantaran Kades tidak berada di tempat. “Saya tidak bisa memberikan banyak statemen karena Kades tidak ada. Apalagi juga tidak ada disposisi dari Kades kepada saya untuk memberikan keterangan,” tandasnya.

aps

lowongan pekerjaan
SMK CITRA MEDIKA SRAGEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…