SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)—Dalam menentukan besaran biaya pendidikan diharapkan tidak ada rekayasa antar lembaga-lembaga pendidikan yang berkepentingan.
Demikian diungkapkan pakar pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Prof Dr Soetarno Joyoatmojo saat berbicara dalam diskusi interaktif SOLOPOS FM yang bertema, Biaya sekolah melambung, siapa yang nanggung?, di Ruang Sasono Jolonidi, Hotel Lor In, Solo, Kamis (15/7).
Untuk itulah, lanjutnya, lembaga-lembaga yang terkait dalam pendidikan semisal Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) dan Komite Sekolah harus berisi orang-orang yang paling tidak memiliki tiga criteria penting.
“Kriteria pertama mereka harus memiliki pemahaman luas, komitmen dan kepedulian terhadap kemajuan pendidikan,” urainya.
Sementara itu, Kepala Disdikpora Kota Solo, Drs H Rakhmat Sutomo MPd mengatakan, Pemkot Solo akan terus berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang terjangkau agar kalangan masyarakat ekonomi lemah juga ikut mendapatkan pendidikan. Pihaknya juga tidak segan-segan menindak kepala sekolah yang berlaku “nakal” dengan melakukan pungutan yang tidak procedural.
“Jika ada orangtua merasa keberatan silahkan datang ke sekolah dan mempertanyakannya. Kalau kepala sekolah tidak bisa menyelesaikan, saya sendiri akan turun tangan,”janji Rakhmat.
Sedangkan Kepala SMAN 4 Solo, Eddy Pudiyanto mengusulkan 4 cara untuk menyiasati biaya pendidikan yang kini dianggap melambung. Yang pertama, hendaknya masyarakat yang tidak mampu tidak dibebani biaya pendidikan.
Kedua, harus ada subsidi silang, misalnya dengan memotong paling tidak 15% dari Anggaran Belanja dan Pengeluaran Sekolah (APBS) bagi masyarakat tidak mampu. Sementara yang ketiga adalah dengan melakukan efektifitas dan efisiensi anggaran pendidikan dengan menentukan skala prioritas.
Dan yang terakhir, Eddy mengusulkan agar kebutuhan pokok sekolah seperti biaya air, listrik, ATK dan BHP ditanggung oleh pemerintah.
tya