Rabu, 14 Juli 2010 21:25 WIB Solo Share :

Rusunawa Kerkop, DPU tak tawarkan dana kompensasi

Solo (Espos)–Pra sosialisasi pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Kerkop, Purwodiningratan, Jebres, oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo dilangsungkan Rabu (14/7) siang.

Pertemuan itu dipimpin dan Kepala DPU, Agus Djoko Witiarso dan dihadiri perwakilan masyarakat RT 4/RW VII Purwodiningratan. Dalam kesempatan itu Pemerintah Kota (Pemkot) Solo melalui DPU lebih banyak menjelaskan tentang status tanah dan konsekuensi dari pembangunan Rusunawa Kerkop. Yakni puluhan penghuni lahan harus angkat kaki alias pindah dari tanah bekas permakanan itu.

DPU menawarkan penghuni lahan Kerkop untuk menempati Rusunawa dengan sistem sewa. Tak ada tawaran dana kompensasi pembongkaran rumah yang disampaikan perwakilan DPU. Seperti diakui Kepala DPU, Agus Djoko, kepada Espos seusai pertemuan. Menurut dia, pihaknya hanya berpegangan pada status hak pakai (HP) lahan Kerkop adalah milik Pemkot Solo. Sehingga Pemkot memiliki hak dan cukup alasan untuk memanfaatkan lahan tersebut termasuk untuk membangun Rusunawa.

Mengenai tak adanya dana kompensasi, dia enggan menjawab. “Yang harus benar-benar dipahami yakni  status tanah ini HP Pemkot. Tentang nasib penghuni lahan, kami tawarkan untuk menjadi penyawa Rusunawa,” ujarnya.  Di sisi lain berdasar verifikasi sementara, jumlah penghuni lahan Kerkop diketahui 40 keluarga. Luas lahan yang akan digunakan untuk lokasi Rusunawa sekitar 5.500 meter persegi.

kur

lowongan pekerjaan
KISEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…