Rabu, 14 Juli 2010 19:54 WIB News Share :

KPI siap bekukan infotainment tak lolos sensor

Jakarta–Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menetapkan status infotainment menjadi siaran non faktual. KPI berwenang memberhentikan program infotainment yang tidak lolos sensor.

“Di dalam P3SPS sudah jelas bahwa program non faktual harus melalui sensor. Dan itu akan kita bicarakan dengan lembaga sensor film,” ujar Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat dalam rapat Komisi I DPR dengan KPI dan Dewan Pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2010).

Penetapan status menjadi siaran non faktual harus benar-benar tersaring Lembaga Sensor Film. Kalau ternyata tayangan yang tidak layak masih lolos, KPI berwenang memberikan sanksi tegas.

“Dengan diberikan status non faktual berarti KPI bisa memberikan hukuman sampai memberikan pemberhentian tayangan pada saat itu juga,” tegas Anggota KPI Yasirwan Uyun.

Namun demikian dewan pers tidak akan ikut campur mengurusi siaran faktual seperti berita televisi.

“Kalau itu faktual maka yang mengurus Dewan Pers dengan sanksi kode etik,” tutupnya.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…