Rabu, 14 Juli 2010 19:31 WIB News Share :

Infotainment harus mulai jaga etika

Jakarta–Rapat Komisi I DPR dengan KPI dan Dewan Pers menyepakati perubahan status infotainment menjadi non aktual. DPR mendesak infotainment harus mulai menjaga etika dalam setiap penayangan sebelum sensor diterapkan.

“Infotainment itu mulai sekarang agar sesuai sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak perlu teguran,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hassanudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/7/2010).

Jika infotainment tidak memperhatikan etika, Hassanudin setuju sensor segera diterapkan. Dengan demikian sanksi paling berat yakni dilarang tayang bisa diterapkan.

“Nanti ketika ditegur tidak bisa maka bisa disensor penuh,” terang Hassanudin.

Sementara itu Ketua KPI Dadang Hidayat menegaskan, KPI akan segera mengubah pedoman penyiaran. Dengan demikian maka ada sejumlah aturan tambahan untuk memperketat infotainment.

“Kongkritnya kami akan memperbaiki dengan merevisi (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) P3SPS untuk mengatur sejumlah sanksi terkait perubahan infotainment menjadi non faktual. Kemudian akan kami sosialisasikan kepada infotainment,” terang Dadang.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
4 orang Penerjemah fasih berbahasa mandarin & 2 orang Sopir, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…