SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Medan–Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Brilian Moktar mengaku tidak sepakat dengan gagasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) berasal dari luar insitusi kepolisian.
“Mereformasi polri tidak harus dengan `mengimpor` Kapolri dari luar institusi polisi,” ujar Bendahara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara di Medan, Selasa (13/7).
Menurut dia, sebaiknya Kapolri tetap berasal dari dalam institusi Polri sendiri dan tidak perlu mendatangkannya dari luar. Brilian Moktar menilai, sosok Kapolri profesional dan reformis bisa didapat dari dalam institusi Polri sendiri.
“Cukup banyak polisi yang bagus, yang profesional dan bisa melanjutkan reformasi di tubuh kepolisian, hanya saja mereka belum mendapat kesempatan,” katanya menegaskan.
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu mengemukakan, untuk mereformasi kepolisian cukup dengan mencari sosok Kapolri yang bagus.
“Setelah itu, jangan ada intervensi terhadap Polri dan sejahterakan mereka. Kalau sudah begitu, kita optimistis polisi akan benar-benar profesional,” ucap Brilian Moktar menegaskan.
Gagasan pengangkatan Kapolri dari luar institusi Polri dilontarkan anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir. Menurut dia, hal itu sejalan dengan gagasan reformasi di tubuh Polri.
Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Sumut Muhammad Nuh menilai gagasan itu cukup menarik, dalam kerangka menyiapkan polisi sipil yang benar-benar terlepas dari nuansa militer.
Namun demikian, ia berpendapat, gagasan itu masih perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif, termasuk menyangkut kriteria yang harus dipenuhi calon Kapolri yang berasal dari luar institusi Polri.
“Itu wacana yang menarik, tetapi masih butuh kajian mendalam disamping UU Kepolisian juga harus diubah dulu, karena UU yang ada mengamanatkan kapolri harus dari jajaran internal kepolisian,” ujarnya menambahkan.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga memandang gagasan itu membutuhkan proses, termasuk dengan melakukan perbandingan dengan institusi kepolisian di sejumlah negara demokrasi lainnya.
ant/rif