Selasa, 13 Juli 2010 16:29 WIB Sragen Share :

Kapolres Sragen diklarifikasi Dewan

Sragen (Espos)–Kapolres Sragen AKBP IB Putra Narendra menyatakan Polres Sragen sudah menangani kasus kematian tahanan dan penegakan hukum di Bumi Sukowati secara profesional dan proporsional sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab Polres. Kapolres juga mengatakan penanganan perkara hukum yang dilakukan Polres tidak pilih kasih terhadap siapa pun.

Penegasan Kapolres itu disampaikan dalam pertemuan klarifikasi Pimpinan Dewan dan Komisi I DPRD Sragen kepada Polres Sragen di DPRD Sragen, Selasa (13/7), tentang kasus kematian aktivis di sel tahanan. Pernyataan Kapolres tersebut juga disaksikan sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga turut serta dalam aksi unjuk rasa terkait dugaan ijazah palsu Bupati.

Semula klarifikasi itu bakal dilakukan secara tertutup. Namun karena pertimbangan tertentu, rapat klarifikasi dilakukan secara terbuka. Dalam forum itu, Kapolres memberikan keterangan panjang lebar tentang kronologi kasus kematian tahanan sampai penanganan lebih lanjut dan hasil autopsi dari RSUD DR Moewardi Solo. Kapolres juga menjawab sejumlah pertanyaan dari para anggota Komisi I, seperti Inggus Subaryoto, Thohar Ahmadi, Suhardjo dan Bambang Samekto.

“Kami sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami secara profesional dan proporsional dalam perkara kematian Suharno. Kami tidak pilih kasih dalam penanganan perkara tindak pidana. Dalam penanganan kasus ini didasarkan pada fakta yang ada, bukan kata orang. Penjaga tahanan juga sudah diperiksa Propam Polda Jateng dan ternyata tidak ada tindakan yang tidak profesional,” tegas Kapolres.

Mengenai siapa yang bertanggung jawab tentang kematian tahanan, menurut Kapolres, harus dilihat dulu sebab-sebab kematiannya. Dari hasil pemeriksaan dan autopsi, tandasnya, Polres menyimpulkan penyebab kematian tahanan karena kelainan jantung. “Saya hanya menyampaikan hasil autopsi dokter. Kalau mau minta klarifikasi ke dokter silakan,” paparnya.

Soal penanganan kasus dugaan ijazah palsu, menurut Kapolres, sudah diambilalih Polda Jateng. Penyidik Polres, terangnya, hanya sekedar membantu penyidik sesuai perintah Polda Jateng. Kasus itu pun, lanjutnya, sudah digelar di Mabes Polri dan infromasi yang diterima Mabes Polri sudah mengajukan izin pemeriksaan Bupati Sragen ke Presiden. “Jadi kapan Bupati diperiksa, ya masih menunggu izin Presiden,” tambahnya.

Menurut Kapolres, kalau perkara-perkara perusakan fasilitas umum tidak ditangani, kemungkinan Kantor Bupati Sragen bisa dibakar. “Siapa pun yang melanggar hukum harus diproses sesuai fakta yang ada. Penyidikan yang kami lakukan berdasarkan fakta rekaman saat aksi unjuk rasa. Bukan hanya fasilitas umum, pos polisi juga dirusak,” ujarnya.

Rapat klarifikasi itu dipimpin Wakil Ketua Dewan Giyanto. Kendati sejumlah anggota LSM turut masuk ruangan, namun tidak diberi kesempatan bicara, karena forumnya hanya untuk Pimpinan Dewan dan Komisi I.

trh

lowongan pekerjaan
SUNAN TOUR AND TRAVEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Ketika Uang Tunai Terpinggirkan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (16/10/2017). Esai ini karya Riwi Sumantyo, dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah riwi_s@yahoo.com. Solopos.com, SOLO — Perkembangan teknologi digital yang super cepat mengubah banyak hal, baik di…