SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sragen (Espos)--Komisi I DPRD Sragen segera memanggil Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (KB dan PMD) Sragen untuk dimintai keterangan tentang dugaan penyimpangan alokasi dana desa (ADD) di sejumlah desa. Sejumlah anggota Komisi I juga bakal dikerahkan untuk terjun ke desa-desa menginvestigasi dugaan kasus penyelewengan tersebut.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sragen, Inggus Subaryoto saat ditemui Espos, di Gedung Dewan, Selasa (13/7). Menurut Inggus, dugaan penyimpangan ADD itu memang kemungkinan ada. Dalam klarifikasi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) itu, kata dia, akan diketahui peruntukkan ADD itu sejauh mana? Di samping itu rencana anggaran biaya (RAB) desa itu bagaimana?
“Semua akan diketahui. ADD itu kan bantuan desa yang diberikan rutin tahunan. Penggunaan ADD itu harus didasarkan pada rapat perangkat desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penggunaan ADD itu tidak boleh dilakukan atas keputusan pribadi,” tukasnya.
Inggus berencana menerjunkan semua anggota Komisi I untuk mengawasi pelaksanaan ADD ke sejumlah desa. Menurut dia, dalam inspeksi mendadak (Sidak) yang segera dilaksanakan bakal melibatkan aparat kejaksaan.
Anggota Komisi I DPRD Sragen, Thohar Ahmadi meyangsikan rencana Ketua Komisi I untuk mengklarifikasi SKPD terkait dan melakukan Sidak. Dia mendukung upaya pimpinan Komisi I. “Namun jangan asal membuat rencana, tetapi juga harus benar-benar direalisasi,” tambahnya.
Sebelumnya, Kepala Badan KB dan PMD Sarwaka segera melakukan klarifikasi ke sejumlah desa terkait indikasi penyimpangan ADD. Sarwaka menginstruksi pegawai di tingkat kecamatan untuk terjun ke lapangan, terutama sejumlah pegawai di Kecamatan Miri, Gemolong dan Tanon.
trh