SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Wonogiri (Espos)–Sejumlah kalangan masyarakat mempertanyakan kegiatan pembangunan yang diduga merupakan panggung di ujung utara Lapangan Giri Krida Bhakti depan Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Pasalnya, tidak ada informasi sama sekali mengenai pembangunan di lahan milik publik tersebut.
Pantauan Espos, kegiatan pembangunan tersebut sudah dimulai sejak sepekan lalu. Lebih dari 10 tukang bangunan didatangkan, sementara material bangunan seperti pasir, batu bata, dan semen bertumpuk di sana-sini. Selasa (13/7) siang, terlihat papan kayu panjang membatasi bidang hampir sepanjang lebar lapangan itu dengan beberapa meter di bagian agak menjorok ke depan dengan lebar sekitar enam meter.
Informasi yang beredar, bidang tanah yang dibatasi papan itu adalah bidang bakal panggung permanen setinggi 70 cm. Namun, tanda tanya besar muncul di kalangan masyarakat, termasuk kalangan anggota DPRD karena selama ini tidak ada informasi mengenai rencana pembangunan panggung tersebut. Bahkan, kalangan birokrasi pun bungkam mengenai hal itu. Beberapa pejabat teras di Pemkab mengaku tidak tahu menahu soal itu.
Ketua Komisi C DPRD Wonogiri yang membidangi pembangunan, Catur Winarko, saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (13/7) mengaku dari awal tidak tahu soal pembangunan tersebut. “Coba kami koordinasikan dulu dengan dinas terkait di Pemkab. Soalnya kami belum dapat informasinya. Tapi kemungkinan itu ada kaitannya dengan upaya memperindah kota karena tahun ini kan Wonogiri gagal mendapat Adipura,” katanya.
Terpisah, Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi, saat ditemui membenarkan memang akan dibangun sebuah panggung untuk kegiatan kebudayaan seperti yang dimiliki Kabupaten Ponorogo, di bagian utara lapangan depan rumah dinas bupati itu. Namun dia menegaskan dana untuk pembangunan panggung itu yang diperkirakan senilai Rp 400 juta-Rp 500 juta, tidak sepeserpun menggunakan dana APBD, melainkan dari pihak ketiga.
Begug tidak menyebut siapa pihak ketiga dimaksud. Dia hanya mengatakan sudah melalui semua prosedur yang ada terkait pembangunan di kawasan publik.
“Apa salah kalau saya membangun untuk kepentingan rakyat? Ini (pembangunan panggung-red) sebenarnya sudah direncanakan sejak lama, tapi mau dianggarkan dalam APBD kan jelas tidak mungkin. Maka saya menggalang bantuan dari pihak lain,” ujarnya.
shs