SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Warga RT 4/RW VII Kelurahan Purwodiningratan, Jebres, menuntut Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo menggelar dialog dua arah mengenai rencana pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di lahan bekas permakaman Kerkop.
Pasalnya simpang siur informasi rencana pembangunan Rusunawa telah membuat warga resah. Permintaan itu disampaikan tokoh masyarakat RT 4/RW VII Purwodiningratan, Ithing Agus Widiatmo, saat ditemui Espos di kediamannya, Senin (12/7). “Harus ada sosialiasi dari Pemkot, juga untuk menampung aspirasi warga. Mesti cepat-cepat supaya warga tidak resah,” ujarnya.
Dia menuturkan, selama ini warga bingung lantaran belum ada sosialisasi resmi dari DPU. Apalagi saat warga bertanya tentang Rusunawa Kerkop kepada pemerintah kelurahan, pejabat setempat tidak dapat menjelaskan banyak. Keresahan warga acapkali terlontar dalam pertemuan-pertemuan rutin tiap pekan maupun bulanan.
Mereka bertanya-tanya tentang luas lahan Kerkop yang akan dibangun Rusunawa. Tak hanya itu, warga ingin tahu kapan dan seperti apa bangunan Rusunawa tersebut. Selain itu, konsekuensi atau imbas pembangunan Rusunawa bagi warga sekitar.
Pada bagian lain, Lurah Purwodiningratan, Sunarto, menyatakan akan mendukung sepenuhnya rencana pembangunan Rusunawa Kerkop. Pemerintah kelurahan akan membantu sosialisasi program kepada warga yang selama ini tinggal di lahan Kerkop. Secara perlahan, dia mengaku telah meminta penghuni lahan berstatus hak pakai (HP) Pemkot Solo itu, pindah. Berdasar data kelurahan, jumlah bangunan ilegal di lahan tersebut mencapat 60 unit.
Sementara Kepala UPTD Rumah Sewa DPU Solo, Toto Jayanto menilai sikap penolakan warga RT 4/RW VII Purwodiningratan, sebatas miss komunikasi. Diberitakan SOLOPOS sebelumnya, warga RT 4/RW VII memprotes keras rencana pembangunan Rusunawa Kerkop. Warga memasang beberapa spanduk bertuliskan pernyataan penolakan di lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Rusunawa.
kur