SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solo (Espos)–Kalangan dewan mengusulkan agar program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS) dikelola oleh BUMD. Langkah tersebut dinilai akan menghemat anggaran PKMS yang tiap tahun cenderung membengkak.
“Kalau dikelola BUMD, maka anggaran yang tak terpakai akan kembali lagi ke kas daerah. Jadi, ini akan menghemat anggaran,” kata Wakil Ketua DPRD Solo, Muhammad Rodhi kepada wartawan di gedung dewan, Senin (12/7).
Menurut politisi PKS ini, pengelolaan yang diserahkan kepada BUMD, entah berupa PT Askes atau Astek akan membuat proses klaim operasional ringkas, mudah, dan terkontrol. Di sisi lain, BUMD tersebut juga bisa mengelola secara mandiri segala operasional kesehatan warga Solo.
Langkah tersebut, menurut Rodhi juga akan bersinergi dengan berdirinya RSUD milik Pemkot Solo dalam waktu dekat ini. “Sebab, kalau diserahkan Askes yang dikelola pihak ketiga, maka akan menguras APBD,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dewan Kesehatan Provinsi Jateng, Prijo Wasono juga melayangkan pesan kepada anggota dewan bahwa pengelolaan PKMS kepada PT Askes akan berdampak buruk kepada pelayanan pasien. “Selain itu juga akan menguras APBD. Kami menolak jika PKMS dikelola PT Askes dari pihak ketiga,” paparnya melalui SMS kepada Sekretaris Komisi III, Umar Hasyim.
Rodhi melanjutkan, pembengkakan dana PKMS selama ini sebenarnya bisa diatasi dengan cara pembentukan BUMD tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada warga Solo. Dia mencontohkan, pelayanan kesehatan melalui Puskesmas. Dalam pelayanaan tersebut, sebenarnya adalah contoh kecil dan sederhana pelayanan kesehatan oleh BUMD. “Namun, orang cenderung lebih percaya kepada rumah sakit (RS). Padahal, kualitas pelayanan Puskesmas di Solo malah lebih tingi ketimbang di RS kelas III lainnya,” paparnya.
asa