Senin, 12 Juli 2010 16:18 WIB Wonogiri Share :

Gagal dicalonkan, Cabup Ma’ruf ajukan gugatan perdata

Wonogiri (Espos)–Merasa hak-haknya terhilangkan untuk mencalonkan sebagai calon bupat (Cabup) Wonogiri 2010, salah satu Cabup yang mendaftar di Koalisi Besar Wonogiri Bersih (KBWB), Ma’ruf Iranto mengajukan gugatan perdata ke Kantor PN Wonogiri, Senin (12/7).

Mantan Kasubdin Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk dan Capil) Wonogiri ini mengugat dua pimpinan KBWB untuk membayar ganti rugi senilai Rp 3,055 miliar.
Dengan rincian, kerugian materiil senilai Rp 55 juta dan immateriil senilai Rp 3 miliar. Gugatan diterima oleh panitera perdata Kantor PN Wonogiri, Sutarjo dan dicatat dalam buku register pendaftaran perkara nomer 15/Pdt.G/2010/PN.Wng.

Ditemui Espos seusai mendaftarkan gugatan, Ma’ruf mengatakan waktu sidang masih menunggu penetapan pihak PN. “Biasanya, setelah tiga hari akan diberitahu kapan sidang akan digelar, berikut siapa saja hakim yang akan menangani perkara itu,” ujar Ma’ruf.

Sebagai catatan, dalam enam bulan terakhir ini, Ma’ruf telah tiga kali mengajukan gugatan perdata. Yakni melawan Kepala BKD Wonogiri, karena menilai keputusan BKD dalam menetapkan pegawai tidak transparan dan berakhir pencabutan gugatan. Kedua, menggugat mantan Ketua Korpri Wonogiri, Mulyadi dan kasusnya masih tahap mediasi dan ketiga, menggugat KBWB karena menyatakan bubar.

Dua pimpinan KBWB yang digugat adalah Edy Santoso dan H Hamid Noor Yasin selaku ketua dan sekretaris KBWB. Selain menuntut ganti rugi Rp 3,055 M, Ma’ruf juga meminta keduanya meminta maaf di media massa cetak selama tiga hari berturut-turut dan media elektronik selama dua hari.

“Kami selaku penggugat selama pendaftaran hingga verifikasi calon untuk biaya pendaftaran, akomodasi dan transportasi mengalami kerugian materiil senilai Rp 55 juta dan immateriil senilai Rp 3 M, karena kami merasa malu terhadap keluarga, handaitaulan maupun masyarakat Wonogiri.”

Terpisah, Edy Santoso dan Hamid Noor Yasin saat mengonfirmasi menyatakan kesiapannya untuk menghadapi gugatan itu. “Kami lebih mengedepankan musyawarah, namun karena gugatan sudah didaftarkan kami siap,” ujar Edy.

Sedangkan Hamid mengatakan menghargai langkah Ma’ruf untuk mengajukan gugatan. “Kami mempersilakan beliau, mangga-mangga sajalah dan saya juga menghormati langkah-langkah ataupun upaya hukum yang dilakukan Pak Ma’ruf. Kami akan menyiapkan penasehat hukum untuk menghadapi gugatan itu.”

tus

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…