Sabtu, 10 Juli 2010 11:08 WIB News Share :

Infotainment tak perlu sensor LSF

Jakarta–Jika usulan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) disetujui, maka infotainment akan disensor LSF sebelum ditayangkan. Hal ini dinilai tidak perlu dilakukan. Namun perlu ada pengawasan yang ketat dari internal redaksi sebelum sebuah acara bisa ditayangkan.

“Sensor itu cara-cara lama. jangan biarkan cara-cara lama digunakan kembali,” ujar Sosiolog Musni Umar, Jumat (9/7/2010).

Musni menilai walau kadang mengundang kontroversi, tayangan infotainment bisa juga menjadi pelajaran. Contohnya dalam kasus video porno artis, ada efek jera yang bisa diambil.

“Ini jadi pelajaran juga. Setelah ramai-ramai diberitakan, mana ada yang mau dipidana karena kasus video porno,” tambah dia.

Menurut Musni, daripada lembaga sensor yang berperan, justru pengawasan internal yang harus lebih berperan. Jika ada tayangan yang dinilai melanggar norma-norma di masyarakat, maka redaksi harus tegas bahwa program tersebut disensor atau dilarang tayang.

“Kalau sensor di luar dijalankan, nantinya bukan kebaikan yang didapat, tapi justru pengekangan akan terjadi,” tegasnya.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
Perusahaan Outsourcing PLN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…