SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Mereka bermaksud menemui walikota dan wakil walikota (Wawali) Solo untuk menyampaikan keluhan perihal besarnya uang sumbangan pengembangan institusi (SPI) dan sikap arogan pihak sekolah yang tidak mengizinkan pembayaran uang seragam secara mencicil.
Warga asal Serengan, Sumini, saat ditemui wartawan, mengungkapkan begitu sang anak dinyatakan diterima di SMK N 7 Solo, pihaknya diminta membayar total Rp 3,216 juta. Dana tersebut dirinci pembayaran seragam Rp 1,216 juta dan Rp 2 juta untuk uang gedung. Pembayaran uang gedung bisa dicicil maksimal sampai Maret 2011, sedangkan uang seragam harus dilunasi dalam dua hari setelah pengumuman penerimaan.
“Uang seragam yang Rp 1,216 juta itu harus dibayar hari ini, padahal baru diterima Senin lalu. Uang seragam katanya tidak boleh dicicil, kalau tidak bayar dianggap mengundurkan diri. Ini sangat memberatkan kami. Apalagi soal uang gedung Rp 2 juta, saya kira kalau sekolah di negeri bisa bebas uang gedung, ternyata tidak,” beber Sumini.
Sumini yang sehari-hari bekerja sebagai buruh cuci tersebut mengaku sangat keberatan dengan ketentuan pembayaran itu. Lantaran itu, dia sengaja mendatangi Balaikota untuk meminta walikota/Wawali membuat kebijakan bagi warga yang kurang mampu seperti dirinya.
Selain orang tua/wali siswa setingkat SMA/SMK, Balaikota juga diserbu orang tua/wali siswa setingkat SD dan SMP. Warga Sewu, Darsinah mengaku diharuskan membayar uang seragam di salah satu SD tempat sang anak sekolah senilai Rp 580.000. Namun, sampai saat ini dia hanya mengantongi uang Rp 400.000. “Saya sudah katakan mau bayar Rp 400.000 dulu, nanti sisanya saya bayar kalau sudah ada uang. Tapi katanya tidak boleh, kalau tidak bayar anak saya tidak jadi diterima. Saya benar-benar tidak mampu,” kisah Darsinah.
Menanggapi banyaknya keluhan, Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan mengumpulkan seluruh kepala sekolah untuk mendapat penjelasan mengenai ketentuan sumbangan sekolah yang dibolehkan. Sebelumnya, Walikota juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pedidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) terkait penetapan aturan main dalam penarikan SPI.
“Pokoknya nanti seluruh kepala sekolah akan saya kumpulkan, akan saya berikan penjelasan mengenai apa fungsi sebenarnya sumbangan itu. Kalau tidak besok, ya besoknya lagi (Jumat-red). Saya tidak mau dengar ada pungutan untuk siswa miskin. Dan jangan sumbangan itu dijadikan faktor penentu diterima atau tidaknya siswa,” tegas Walikota.
tsa