SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Semarang (Espos)–Kalangan fraksi di DPRD Jawa Tengah, menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2009.
Dari total anggaran pendidikan APBD 2009 senilai Rp 1,069 triliun yang terealiksasi hanya senilai Rp 1,018 triliun atau 95,23%.
Khusus di Dinas Pendidikan penyerapannya bahkan lebih rendah lagi, dari anggaran pendidikan senilai Rp 207,35 miliar yang terealisasi hanya senilai Rp 181,83 milyar atau 87,69%.
Hal ini terungkap dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan APBD Jateng tahun 2009 dalam sidang paripurna DPRD Jawa Tengah (Jateng), Rabu (7/7).
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Mahmud mempertanyakan rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan tersebut.
Juru bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Mahfudz Mahmud mempertanyakan rendahnya realisasi penyerapan anggaran pendidikan tersebut.
Pasalnya masih banyak persoalan di dunia pendidikan, misalnya ruang kelas yang rusak dan tuntas pembangunan, gaji gurun yang tak layak, juga menurunnya angka kelulusan Ujian Nasional (UN) 2010.
“Gubernur harus menjelaskan permasalahan ini, ada persoalan apa, karena sebenarnya anggaran sudah ada tapi ternyata tak digunakan secara maksimal,” ujarnya.
“Masih banyak guru honorer yang gajinya masih rendah, pelaksanaan sertifikasi yang masih diskriminasi antara guru sekolah negeri dan swasta. Ini perlu mendapatkan perhatian serius Pemprov,” ujar dia.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) melihat adanmya suatu ironi, karena masih banyaknya persoalan dunia pendidikan, mulai mahalnya biaya pendidikan, banyak anak putus sekolah, fasilitas belajar mengajar kurang memadai.
“Di tengah banyak persoalan di dunia pendidikan, tapi realisasi anggaran pendidikan tak 100%,” kata juru bicara fraksi FPPP Abdul Aziz.
Menurut juru bicara Fraksi Partai Demokrat (FPD) Lilik Haryanto, mestinya dengan anggaran pendidikan yang besar Pemprov Jateng dapat terus menggalakan program sekolah gratis.
Namun sambung dia, kenyataannya sekarang program sekolah gratis kian meredup. “Ironis lagi, tiap memasuki tahun ajaran baru masyarakkat khususnyta lapisan bawah akan sangat diberatkan berbagai pungutan yang kurang masuk akal,” ujar dia.
Untuk mendapatkan jawaban dari pihak eksekutif (Gubernur), Wakil Ketua DPRD Jateng, Bambang Sadono yang memimpin sidang menunda pada rapat paripurna pekan depan.
oto