Rabu, 7 Juli 2010 13:49 WIB News Share :

FPDIP desak aturan Satpol PP bersenpi dicabut

Jakarta – Fraksi PDI Perjuangan DPR akan meminta klarifikasi Mendagri Gamawan Fauzi soal penerbitan Peraturan Menteri No 26 Tahun 2010 tentang penggunaan senjata api bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Melalui Komisi II DPR, FPDIP akan mendesak peraturan itu dicabut.

“FPDIP melalui Komisi II akan mengusulkan pencabutan dan meminta klarifikasi kepada Mendagri. Gagasan Mendagri dengan mempersenjatai aparat sipil tidak benar,” kata Ketua FPDIP, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Rabu (7/7/2010).

Tjahjo menegaskan, tugas Satpol PP di bawah pemerintahan daerah adalah penertiban. Bukan untuk melawan masyarakat sipil dengan kekerasan.

“Kalau dalam tugas perlu dukungan bantuan, bisa meminta aparat kepolisian dan juga bisa TNI, yang memang dalam tugasnya aparat TNI-Polri menggunakan senjata,” tegas Sekjen PDIP ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo, mengingatkan penggunaan senjata api tidak boleh sembarangan. Pemberian senjata api kepada orang yang salah akan sangat berbahaya.

“Termasuk harus dipertimbangkan Satpol PP yang kontrakan,” kata Ganjar.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
Penerbit Ziyad Visi Media, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….