Rabu, 7 Juli 2010 16:51 WIB Ekonomi Share :

Anggito
pemerintah perlu tingkatkan porsi utang negara


Solo (Espos)-
-Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementrian Keuangan, Anggito Abimanyu, menilai pemerintah perlu meningkatkan porsi utang negara untuk kebutuhan pembangunan.

Hal ini disampaikan mengingat selama 10 tahun terakhir pendapatan domestik bruto (PDB) nominal Indonesia mengalami pertumbuhan sangat besar. Atau meningkat dari Rp 1.383,4 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp 6.253,8 triliun di tahun 2010. Posisi ini menunjukan Indonesia memiliki kemampuan pengembalian negara yang sangat besar. Sementara, lanjutnya, sejak tahun 2000 hingga 2010 hutang Indonesia bertambah sangat kecil, yakni dari Rp 1.234 triliun menjadi Rp 1.588 triliun.

“Mestinya pemerintah tidak perlu takut berhutang, justru utang ditambah lagi untuk keperluan pembangunan. Karena Indonesia memiliki kemampuan mengembalikan yang cukup besar yang dibuktikan dengan PDB yang cukup besar,” tutur Anggito, di sela-sela Pertemuan Tahunan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Solo, di Auditorium UMS, Rabu (7/7).

Sementara itu, peningkatan PDB yang cukup tinggi saat ini, menurut Anggito juga tidak diimbangi dengan kenaikan penerimaan pajak nasional. “Hal ini tentu menjadi pertanyaan mengapa ketimpangan ini bisa terjadi. Semestinya, semakin tinggi PDB berarti semakin banyak orang kaya yang seharusnya penerimaan pajak negara juga bisa semakin tinggi.” Ia menyebutkan, di tahun 2009 penerimaan pajak negara yang tertuang dalam APBN sebesar Rp 641,4 triliun. Turun dari penerimaan tahun 2008 yang mencapai 658,7 triliun.

haw

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….