SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Anggota dewan diperkirakan tidak akan mendapat alokasi anggaran untuk dana aspirasi melalui APBD-Perubahan (APBD-P) menyusul minimnya dana yang tersisa. Kondisi itu membuat mereka panik lantaran warga sudah mengirim ratusan proposal kepada masing-masing dari mereka.
Informasi yang dihimpun, anggota dewan selalu mendapat dana aspirasi melalui APBD penetapan maupun APBD-P. Masing-masing dari anggota dewan mendapat jatah dana aspirasi senilai Rp 250 juta. Dana itu selanjutnya digelontorkan tiga kali atau tepatnya sesudah reses diselenggarakan.
Ketua Fraksi Golkar, Agus Sumantri menjelaskan, mengacu kepada pengalaman dari tahun ke tahun, selalu dialokasikan dana aspirasi melalui APBD penetapan maupun APBD-P. “Yang membuat kami prihatin, informasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) katanya sudah tidak ada lagi sisa dana di APBD-P untuk dana aspirasi,” ujarnya ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (5/7).
Kondisi itu, imbuhnya, membuat anggota dewan kebingungan lantaran saat ini proposal yang masuk dari warga sudah banyak. Agus menambahkan, saat ini dana aspirasi senilai Rp 250 juta/orang sudah habis dalam masa reses pertama. Menjadi persoalan, saat ini masih tersisa dua reses lagi dalam satu tahun anggaran.
Hal senada disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Syarif Hidayatullah. Dia mengaku prihatin dengan kabar tidak adanya dana aspirasi melalui APBD-P.
“Saya terus terang sekarang ini juga bingung. Puluhan proposal sudah masuk ke kantor saya dan sekarang tiba-tiba DPPKAD mengatakan tidak ada dana. Lantas apa yang harus kami katakan kepada konstituen yang sudah mengharap bantuan sementara uang tidak ada sama sekali? Kenapa juga baru tahun ini kondisi seperti ini terjadi sedang pada tahun-tahun sebelumnya tidak pernah,” ujarnya.
aps