Minggu, 4 Juli 2010 12:15 WIB Ekonomi Share :

BI masih diberi kewenangan inspeksi bank

Jakarta–Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nantinya akan melepas kewenangan Bank Indonesia (BI) dalam melakukan pengawasan terhadap sebuah bank. Namun, dalam draf Rancangan Undang-Undang OJK ternyata bank sentral masih diperkenankan melakukan inspeksi langsung kepada bank tetapi secara bersama-sama.

Ketua Bapepam-LK yang juga merupakan Ketua Tim Perumus RUU OJK, Fuad Rahmany mengungkapkan dalam hal koordinasi, BI masih diberikan ‘jatah’ untuk mengawasi bank. “Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diperkenankan melakukan onsite inspection,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang OJK di Hotel Aston Marina, Jakarta, Sabtu (3/7) malam.

Namun, Fuad menegaskan dalam melakukan inspeksi tersebut bank sentral akan didampingi bersama dengan pengawas perbankan di OJK serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Lebih lanjut Fuad mengatakan, Bank Indonesia nantinya akan berubah seperti layaknya bank sentral sebagaimana mestinya. “BI akan kembali menjadi fitrahnya yakni hanya sebagai otoritas moneter. Tidak lagi mengawasi bank seperti selama ini, jika ada OJK,” tegasnya.

Sebagai otoritas moneter, Fuad menuturkan BI memiliki kewenangan mengatur kebijakan moneter, pengaturan perbankan yang terkait dengan kebijakan moneter, sistem pembayaran. “Serta tetap sebagai lender of last resort dan macro prudential,” katanya.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, OJK nantinya akan bertugas untuk pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Otoritasi ini, sambung Fuad akan terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh sektor jasa keuangan.

“Dimana mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mirip seperti di Jepang, Korea Selatan dan Jerman,” pungkasnya.

dtc/ tiw

?

lowongan pekerjaan
NSC FINANCE KARTASURA, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…