SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Banyumas–Sebanyak 200 desa di Indonesia dipilih pemerintah untuk dijadikan desa wisata yang didanai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata, kata Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Bakri.
“Program ini telah berjalan sejak tahun lalu (2009, red.) sebanyak 104 desa. Tahun ini sebanyak 200 desa di 29 provinsi dan tahun depan 450 desa,” katanya di sela-sela peresmian sejumlah sekolah yang direnovasi oleh Yayasan Tileng Belanda (Stichting Tileng Foundation Netherland) di Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, di Banyumas, Sabtu (3/7).
Menurut dia, provinsi yang paling banyak dijadikan desa wisata yakni Jawa Timur yang mencapai 24 desa.
Sementara untuk Jawa Tengah, kata dia, terdapat sekitar 20 desa yang dijadikan desa wisata, salah satunya berada di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.
Sementara untuk Jawa Tengah, kata dia, terdapat sekitar 20 desa yang dijadikan desa wisata, salah satunya berada di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas.
Ia mengatakan, anggaran pengembangan desa wisata yang disalurkan melalui PNPM Mandiri Bidang Pariwisata tersebut nilainya berbeda-beda.
“Untuk Pulau Jawa berkisar Rp65 juta-Rp70 juta per desa, sedangkan luar Jawa berkisar Rp80 juta-Rp95 juta per desa,” katanya.
Menurut dia, pembentukan desa wisata tersebut diharapkan dapat memberdayakan masyarakat setempat sehingga kesejahteraannya meningkat.
Disinggung mengenai daerah di Indonesia yang telah berhasil mengembangkan desa wisata, dia mengatakan, Provinsi Bali, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai telah berhasil karena tidak hanya desa wisata tetapi juga mengembangkan desa budaya.
Pada kesempatan itu dia mencontohkan tentang Desa Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang semula masyarakatnya sebagai pengasong dan hidup di bawah garis kemiskinan.
“Namun setelah menjadi desa wisata, desa tersebut banyak dikunjungi wisatawan dan juga sebagai pemasok bagi kepariwisataan Candi Borobudur. Masyarakatnya juga bisa berkiprah dalam usaha pariwisata di Borobudur,” katanya.
Terkait pemilihan desa untuk dijadikan desa wisata, menurut dia, hal itu merupakan tanggung jawab Kepala Dinas Parwisata setempat sebelum diajukan kepada pemerintah pusat.
Dalam hal ini, kata dia, desa yang dipilih merupakan daerah yang telah dikunjungi wisatawan karena sangat menentukan keberhasilan daerah.
ant/rif