Sabtu, 3 Juli 2010 09:43 WIB News Share :

DPRD minta Dinkes Karimun awasi obat kadaluwarsa

Kepri–Komisi A DPRD Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, meminta Dinas Kesehatan Karimun meningkatkan pengawasan pengadaan obat-obatan yang mendekat kedaluwarsa.

”Permintaan ini kami sampaikan karena ketika memeriksa ke gudang instalasi farmasi pada beberapa waktu lalu, menemukan obat-obatan masa kadaluwarsanya sudah dekat,” kata Ketua Komisi A DPRD Karimun, Jamaluddin Sahari, di Tanjung Balai Karimun, Jumat (2/7).

Menurut Jamaluddin, saat inspeksi bersama sejumlah anggota Komisi A, ada beberapa jenis obat  yang masa kedaluwarsanya tinggal enam bulan. ”Obat tersebut memang masih bisa digunakan karena tanggal kedaluwarsanya belum tiba. Namun, dokter enggan menggunakannya karena khawatir berdampak buruk bagi pasien,” katanya.

Menurut dia, pihak Dinkes seharusnya meningkatkan pengawasan dan memperbaiki sistem pengadaan sehingga setiap obat yang didistribusikan tidak ada yang mendekati masa kedaluwarsa.

”Dalam waktu dekat kami akan memanggil Dinkes guna meminta penjelasan terkait sistem pengadaan obat di gudang farmasi,” ucapnya.

Ia menuturkan, saat inspeksi, tidak menemukan indikasi penyimpangan pengadaan obat, termasuk obat yang diadakan tahun lalu baru disuplai tahun ini.

”Tidak ada penyimpangan. Adanya obat yang hampir kedaluwarsa karena pihak puskesmas maupun rumah sakit belum mengajukan permintaan penambahan obat sehingga terjadi penumpukan dalam gudang,” katanya.

Hanya saja, pihaknya meminta Dinkes memperbaiki sistem pengadaan sehingga setiap obat yang disuplai layak diberikan pada pasien.

”Jangan sampai persediaan putus sehingga menyulitkan pasien yang datang berobat,” tambahnya.

ant/rif

lowongan pekerjaan
ADMINISTRASI & KEUANGAN BISNIS, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…