Jumat, 2 Juli 2010 19:41 WIB News Share :

LSM dan Lembaga Keagamaan sepakat susun kurikulum peace education


Yogyakarta-
– Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan dan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) yang konsen dengan masalah perdamaian dunia dari 38 negara sepakat meningkatkan networking dan menyusun kurikulum peace
education.

Kesepakatan tersebut dicetuskan setelah ratusan delegasi dari berbagai negara dan lintas agama menggelar  pertemuan dan diskusi dalam acara World Peace Forum di Hotel Sheraton Yogyakarta mulai tangga 30 Juni-2 Juli 2010.

“Sesuai dengan tema pertemuan ketiga tentang peace educatioan, semua peserta merekomendasikan penyusunan kurikulum peace education,” kata Stteering Committee Chairman Word Peace Forum, Rizal Sukma kepada wartawan seusai acara penutupan, Jumat (2/7/2010).

Menurut dia, penyusunan kurikulum peace education itu dilakukan tanpa membentuk lembaga baru. Sebab lembaga peserta WPF merupakan lembaga atau organisasi besar yang sudah eksis selama ini.  Selain penyusunan kurikulum peace education, WPF
juga merekomendasikan penyusunan pendidikan kemanusiaan di kawasan atau daerah pasca konflik.

“Cukup meningkatkan networking yang ada sekarang ini. Lembaga atau payung organisasi tidak diperlukan,” katanya.

Menurut dia setelah pertemuan ketiga di Yogyakarta, pertemuan keempat dua tahun lagi tahun 2012 direncanakan di Jakarta. Pada pertemuan keempat nanti sudah tercipta kerangka kerja tentang pendidikan perdamaian dan pendidikan kemanusiaan.

“Program apa dan pendidikan seperti apa yang harus dilakukan oleh setiap lembaga, kita harapkan sudah terbentuk dalam WPF keempat nanti,” kata Rizal.

Sementara itu direktur program Perdamaian dan Resolusi Konflik, Universitas Gadjah Mada (UGM) Rizal Pangabean menambahkan untuk menciptakan masyarakat dama diperlukan ketrampilan dan pengetahuan tentang nir kekerasan dalam menyelesaikan konflik.

“Pertama yang harus dilakukan yaitu melalui pendidikan. Untuk mendukung peace education, sumber daya guru, dosen, pengajar juga harus mumpuni. Dukungan tenaga pendidikan dari perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lain harus terintegrasi dengan kurikulum peace education ini,” katanya.

Menurut dia, untuk mengatasi konflik horizontal yang sering terjadi di Indonesia diperlukan reformasi di tubuh kepolisian sebab kepolisian merupakan penanggung jawab domestik ketentraman masyarakat. Selain itu secara hukum lembaga kepolisian yang memiliki kewenangan.

“Tindakan main hakim sendiri dari masyararakat, kekerasan warga dari kelompok tertentu selama ini akibat tugas dan fungsi kepolisian tidak berjalan sebagaimana mestinya,”  kata Pangabean.

Menurut dia, sudah waktunya lembaga kepolisian membuka diri, menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk menciptakan ketentraman bersama. Sebaliknya, masyarakat juga harus kritis menuntuk kinerja profesional dari kepolisian.

“Kalau tugas dan fungsi kepolisian berjalan baik, warga Indonesia akan hidup dengan damai di surga,” katanya.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
KISEL, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Wacana Lama Densus Antikorupsi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (20/10/2017. Esai ini karya Hafid Zakariya, Ketua Program Studi Ilmu Hukum di Universita Islam Batik (Uniba) Solo. Alamat e-mail penulis adalah hafidzakariya@gmail.com. Solopos.com, SOLO — Rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi yang digulirkan kembali oleh…