Jumat, 2 Juli 2010 16:26 WIB News Share :

Gubernur
Tidak ada dana APBD untuk gratifikasi

Jakarta–Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menegaskan, tidak ada sepeserpun dana APBD yang digunakan untuk gratifikasi dalam investigasi kerusuhan Koja, Jakarta Utara.

“Saya jamin 100 persen tidak ada dana APBD yang akan atau pernah disalurkan untuk kepentingan itu (gratifikasi kepada anggota DPRD DKI),” kata Fauzi usai salat Jumat di Balaikota Jakarta, Jumat (2/7).

Menurut Gubernur, dirinya juga telah memberikan sanksi administrasi dan pencopotan jabatan kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap kerusuhan Koja, Jakarta Utara.

Sebelumnya, Badan Kehormtan (BK) DPRD DKI Jakarta belum menyatakan sikap terhadap pemanggilan sepuluh anggota DRPD DKI oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi dalam investigasi kerusuhan Koja, Jakarta Utara.

“Dalam undang-undang memang diatur begitu. BK baru bisa bersikap setelah ada putusan hukum yang jelas,” kata Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta, Aliman Aat.

Aliman membantah jika surat yang dilayangkan KPK merupakan surat panggilan untuk mengklarifikasi terkait dugaan gratifikasi dalam proses investigasi kerusuhan Priok.

“Konteksnya hanya minta laporan proses investigasi dan bukan pemeriksaan,” katanya.

ant/rif

lowongan pekerjaan
PT. ATALIAN GLOBAL SERVICE, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…