Jumat, 2 Juli 2010 22:51 WIB Solo Share :

“Keistimewaan Surakarta tak lagi relevan”

Solo (Espos)–PB XIII Tedjowulan mengingatkan agar upaya menjadikan Surakarta sebagai daerah istimewa perlu dikaji ulang dengan bijak.

Sebab, jika nantinya pemerintah pusat menyetujui terjadinya Daerah Istimewa Surakarta (DIS), maka hal itu justru menimbulkan permasalahan yang kian rumit.

“DIS itu persoalan yang sangat pelik. Jangan lantas, mumpung ada yang duduk di pemerintah pusat, terus wacana itu diperjuangkan kembali,” kata PB XIII Tedjowulan melalui juru bicaranya, Bambang Pradonotangoro dalam jumpa pers di Solo, Jumat (2/7).

Keistimewaan Surakarta, tegas Bambang, saat ini sudah tak lagi relevan diterapkan. Bukan saja karena persoalan lemahnya kemampuan masing-masing daerah dalam menyokong sistem pemerintahannya nanti. Lebih dari itu, dengan adanya DIS, apakah nantinya juga mampu memberikan dampak yang positif bagi warga di eks Karesidenan Surakarta. “Harus dilihat dulu kemaslahatannya, jangan asal melihat fakta sejarah saja. Lantas, apa yang akan diberikan Keraton dalam wacana itu?” tanyanya.

Dalam bahasa yang tegas—menyitir langsung ungkapan PB XIII Tedjowulan, mustinya warga se-Eks Karesidenan Surakarta dan sejumlah wilayah lain bekas kekuasaan Keraton Kasunanan Surakarta, kata Bambang, menggelar referendum. Langkah ini merupakan bentuk kongkret untuk melihat sejauh mana suara mayoritas warga dalam melihat keistimewaan Surakarta. Sebab, lanjutnya, secara legitimasi Keraton Kasunanan Surakarta sudah tak lagi memiliki kekuasaan.

Wacana pembentukan DIS, sebelumnya sempat berhembus kencang. Bahkan, salah satu keluarga Keraton Kasunanan Surakarta, Mbak Moeng yang juga duduk di Komisi I DPR RI terus memperjuangkan agar Surakarta menjadi daerah keistimewaan. Dalam kesempatan terpisah, Mbak Moeng mengaku optimistis bahwa DIS akan disetujui pemerintah pusat dengan alasan masih memiliki bukti dan fakta sejarah tentang keistimewaan Surakarta. “Kalau menjadi DIS, semua kemakmuran kembalinya juga kepada warga se-eks Karesidenan Surakarta, bukan hanya Keraton,” paparnya.

asa

lowongan pekerjaan
CV. HORISON, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…