SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Demikian pula dengan tudingan-tudingan lainnya yang ditujukan AMPI terhadap kepengurusan DPD II Golkar Wonogiri. Seperti tudingan bahwa pengurus DPD telah melanggar Juklak karena hingga batas akhir, Rabu (30/6), belum digelar satu pun musyawarah kecamatan (Muscam).
Ketua DPD II Partai Golkar Wonogiri, Edy Santoso, dalam konferensi pers yang digelar di Wonogiri, Kamis (1/7), mengungkapkan, sebagai salah satu organisasi masyarakat (Ormas) bentukan Golkar, AMPI tidak dalam kapasitas dan tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam kepengurusan. Apalagi sampai menuntut mundur dan menggelar Musdalub untuk menggantikan ketua DPD.
“Perlu saya tegaskan di sini bahwa dia (Ketua AMPI, Bambang Sutedjo-red) tidak memegang jabatan struktural di Partai Golkar. Selain itu, dia juga mengatasnamakan dirinya ketua AMPI, tapi sebenarnya statusnya sendiri tidak jelas,” tandas Edy dengan suara keras.
Soal Muscam, Edy mengatakan, memang benar batas akhirnya dalam Juklak ditetapkan 30 Juni. Namun, dia menjelaskan, pihaknya sudah mengadakan rapat dengan seluruh pengurus dan sudah konsultasi ke DPW maupun DPP. Akhirnya disepakati, Muscam akan digelar setelah Pilkada.
“Kami bahkan disarankan oleh DPW dan DPP agar memprioritaskan persiapan Pilkada. Sedangkan Muscam bias digelar kemudian. Demikian juga dari kalangan pengurus kecamatan mengusulkan agar mendahulukan Pilkada. Muscam memang penting untuk menata organisasi tapi ada hal lainnya yang maha penting yaitu Pilkada,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, Ketua AMPI Bambang Sutedjo, dalam konferensi pers, Rabu (30/6), mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepengurusan DPD II Partai Golkar di bawah kendali Edy Santoso. Dengan menyebut sejumlah kejanggalan, Bambang menilai para pengurus tersebut tidak siap menangani organisasi sebesar Golkar.
shs