SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta – Kunjungan sejumlah anggota DPR ke luar negeri menuai kritik. Kunjungan itu dinilai tidak efektif bahkan cenderung sebagai plesiran semata.
“Menyesalkan rencana (Badan Urusan Rumah Tangga) (BURT) menyelenggarakan studi banding, karena bukan merupakan prioritas dan akan semakin menenggelamkan kredibilitas DPR sendiri. Apalagi pada periode tahun pertama, DPR belum mampu menunjukan gejala capaian kinerja yang lebih baik (dari tahun pertama periode sebelumnya), bahkan cenderung lebih sering mengundang sisi kontroversi,” ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK) Eryanto Nugroho dalam siaran pers yang diterima detikcom, Kamis (1/7).
Menurut Eryanto, secara tujuannya kunjungan ke luar negeri selalu berakhri nihil atau tanpa kontribusi untuk Indonesia. Yang diperlukan adalah evaluasi menyeluruh terhadap perbaikan kinerja DPR.
“DPR tidak mampu dan sia-sia, dengan memilih (mengulangi) kegiatan (dalam bentuk studi banding) yang jika dicermati lagi tujuannya, sudah pernah dilakukan oleh anggota DPR periode 2004-2009,” jelasnya.
Eryanto menambahkan, BURT DPR harus mempertanggungjawabkan hasil studi banding itu kepada publik. Hal itu dilakukan sebagai bentuk implementasi aspek akuntabilitas alat kelengkapan.
Selain itu, studi banding dianggap sebagai pemborosan anggaran negara. “Anggota BURT dapat saja memprogramkan kegiatan studi banding, dengan menempuh metode yang jauh lebih efisien dan tetap mengedepankan prinsip transparansi, misalnya melalui video conference. Atau BURT DPR dapat mengundang perwakilan parlemen dari tiga negara tersebut untuk menjelaskan bagaimana pengaturan lembaga parlemen di sana,” tandasnya.
dtc/tya