Kamis, 1 Juli 2010 23:41 WIB Sragen Share :

Penyerahan perhitungan APBD 2009 molor

Sragen (Espos)–DPRD Sragen mendesak tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Sragen segera menyerahkan hasil perhitunga APBD 2009, lantaran TAPD molor menyerahkan hasil perhitungan tersebut. Berdasarkan Permendagri No 13/2006, hasil perhitungan itu mestinya diserahkan paling lambat enam bulan setelah APBD 2009 berakhir.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sragen Joko Saptono saat ditemui di Gedung Dewan, Kamis (1/7). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) itu, sambung Joko, hasil perhitungan APBD 2009 mestinya disampaikan ke Dewan pada Juni kemarin. Namun hingga awal Juli ini, ujarnya, hasil perhitungan dari Pemkab Sragen belum ditentukan.

Kendati demikian Joko belum berani bicara sanksi akibat kemoloran itu, karena dalam regulasi yang ada tidak diatur secara eksplisit. Joko mengaku segera membuat surat resmi untuk meminta TAPD segera mengirimkan hasil perhitungan anggaran itu. Dari hasil perhitungan itu, kata dia, Dewan bakal mengetahui nilai sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang rencana untuk menutup defisit APBD 2010 senilai Rp 69 miliar lebih.

“Badan Musyawarah (Banmus) juga sudah meminta pimpinan Dewan untuk segera meminta eksekutif menyerahkan draf perhitungan anggaran ke Dewan. Permintaan Banmus disampaikan dalam rapat Banmus kemarin (Rabu (30/6)),” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Sragen, Adi Dwijantoro saat dikonfirmasi, mengungkapkan, TAPD masih menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan penyesuaian dengan hasil perhitungan TAPD. Dia menargetkan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK bakal turun pada awal Juli ini.

“Jadi penyampaian perhitungan ini molor disebabkan LHP BPK belum turun. Kami masih menunggu LHP itu untuk disesuaikan dan baru diserahkan ke Dewan. LHP BPK itu nanti bakal ditembuskan kepada Ketua Dewan. Sebenarnya saya sudah mencetak hasil perhitungan TAPD, tapi tetap disinkronkan dengan LHP BPK sebelum dibahas dengan Dewan,” tukasnya.

trh

lowongan pekrjaan
Akuntansi, Administrasi,Marketing,Tehnisi ,Gudang/Driver, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Calon Tunggal dan Disfungsi Demokrasi

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (10/01/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universitas Sebelas Maret Solo. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Pada 2018 ini 171 daerah provinsi/kabupaten/kota akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak….