Kamis, 1 Juli 2010 15:43 WIB News Share :

Jampidsus menilai pernyataan Yusril tak beralasan

Jakarta–Mantan Menkum HAM, Yusril Ihza Mahendra menuding Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung ilegal karena belum dilantik oleh Presiden SBY. Pernyataan Yusril dinilai tidak beralasan karena belum melihat SK pengangkatan.

“Harusnya orang yang mengatakan ini ilegal harus melihat dulu SK-nya,” kata Jampidsus, M Amari kepada wartawan di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7).

Sebelumnya, Yusril menilai Hendarman ilegal karena belum dilantik usai diangkat kembali oleh Presiden SBY menjadi Jaksa Agung dalam Kabinet Indonesia Bersatu II. Presiden SBY yang tidak memberhentikan Hendarman, menurut Yusril, melanggar pasal 22 UU No 16 Tahun 2004. Hendarman, oleh Yusril, dituding sebagai Jaksa Agung yang ilegal.

Menurut Amari, masalah ini sebenarnya sudah dijelaskan secara panjang lebar di depan Komisi III. Dalam SK pengangkatan Hendarman juga disebut bahwa SK itu akan berakhir jika ada surat pemberhentian.

“Sampai sekarang kan belum ada surat pemberhentian dan Jaksa Agung bukan kabinet. Dia pejabat tinggi setingkat menteri,” tandasnya.

dtc/ tiw

lowongan pekerjaan
PT.Swadharma Sarana Informatika, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Kanibalisasi Akademis

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Kamis (11/01/2018). Esai ini karya Abdul Gaffar, mahasiswa Program Doktoral Psikologi Pendidikan Islam Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta. Alamat e-mail penulis adalah c.guevar@yahoo.com. Solopos.com, SOLO–Dunia akademis (kampus) dihebohkan dengan isu kapitalisasi dan kanibalisasi akademis sebagai akibat…