SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Mataram–Lebih dari 50 orang warga Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (30/6), berunjuk rasa menolak kenaikan tarif dasar listrik yang rencananya diberlakukan pemerintah mulai 1 Juli 2010.
Pengunjuk rasa yang melakukan aksi di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) itu tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang berasal dari berbagai elemen masyarakat seperti Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mataram, Serikat Petani Indonesia (SPI), Komite Persiapan Pemuda Merdeka (KPPM) dan Wahana Lingkungan Hidup di NTB.
Massa dalam unjuk rasa dengan koordinator M Ardi itu membawa beragam spanduk yang intinya mengkritik sikap pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) karena berdampak pada naiknya berbagai barang kebutuhan pokok.
Dalam orasi yang disampaikan bergantian di bawah pengawasan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi NTB itu, massa FPR menyatakan sikap menolak kenaikan TDL.
Pengunjuk rasa justru mendesak dinaikkannya subsidi listrik dan menuntut peningkatan kapasitas produksi minyak, gas dan batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Mereka juga menggambarkan kebijakan menaikkan TDL sebagai suatu keputusan yang belum mempertimbangkan kondisi keterbatasan masyarakat akar rumput sebagai komunitas yang paling merasakan dampak kenaikan tersebut.
Kenaikan TDL dilatarbelakangi oleh biaya pokok produksi (BPP) yang harus dikeluarkan PLN sebesar Rp2.098/Kwh (kilowatt hour), sedangkan subsidi pemerintah hanya mampu menanggung BPP sebesar Rp1.446,52/Kwh.
Kalau nanti ada indikasi kenaikan TDL membebani rakyat, maka pemerintah akan menerapkan kebijakan bantuan langsung tunai kepada pelanggan yang memakai daya 1.300 VA, dalam bentuk pemotongan rekening listrik.
“Apa pun itu kami meyakini bahwa kenaikan TDL akan mempengaruhi taraf hidup masyarakat karena masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kami menolak kenaikan TDL,” kata Ardi.
ant/rif