Rabu, 30 Juni 2010 14:39 WIB News Share :

Usir anggota DPR, FPI tolak bertanggungjawab

Jakarta--Front Pembela Islam (FPI) menolak bertanggung jawab terhadap insiden pengusiran tiga anggota Komisi IX DPR di Banyuwangi. Di Banyuwangi tidak ada lagi FPI dan tidak ada alasan mengkaitkan FPI dengan kejadian itu.

“Tidak ada lagi FPI di sana. Jadi FPI tidak bertanggungjawan dan tidak bisa dikaitkan,” kata Ketua DPP FPI Munarman di Markas FPI, Jl Petamburan III, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Praktisi hukum ini mengakui bahwa organisasi FPI pernah punya kepengurusan di Banyuwangi, Jawa Timur. Tetapi sejak dua bulan lalu DPW FPI Banyuwangi telah dibekukan oleh DPP FPI.

Alasan pembekuannya adalah keterlibatan DPW FPI Banyuwangi dengan politik praktis setempat. Yaitu pada ajang pemilihan pemilukada Banyuwangi beberapa waktu lalu.

“Kita ada bukti resmi pembekuannya,” ujar Munarman.

Tiga anggota Komisi IX DPR yang mengalami pengusiran adalah Rieke Dyah Pitaloka, Ribka Tjiptaning dan Nursuhud. Ketiganya tengah melakukan sosialisasi UU Kesehatan kepada konstituen PDIP di Banyuwangi pada 24 Juni 2010.

Mendadak puluhan orang mengenakan atribut khas ormas Islam datang ke lokasi pertemuan dan membubarkannya. Mereka menuding pertemuan itu adalah acara reuni para mantan dan keturunan PKI yang menggalang gerakan Neo PKI.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
CV. HORISON, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Masyarakat Tertutup Era Keterbukaan

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (9/10/2017). Esai ini karya Ichwan Prasetyo, jurnalis Solopos. Alamat e-mail penulis adalah ichwan.prasetyo@solopos.co.id. Solopos.com, SOLO–Masyarakat tertutup mempertahankan keberadaannya melalui ketaatan mutlak kepada perintah yang diyakini benar, terlepas dari apakah kebenaran itu sudah diuji…