Rabu, 30 Juni 2010 12:57 WIB News Share :

Misbakhun didakwa dakwaan alternatif

Jakarta– Terdakwa atas kasus pemalsuan dokumen untuk penerbitan L/C senilai US$ 22,5 juta dari Bank Mutiara, Misbakhun, didakwa 3 dakwaan alternatif.

Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agoes Djaya dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jalan Gadjah Mada, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Politisi PKS ini didakwa melanggar pasal 49 ayat 1 UU 10 tahun 1998 (UU Perbankan) jo pasal 55 ayat 1 KUHP yakni melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau.

Dakwaan kedua, pasal 264 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP yakni  melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan yang isinya, tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau.

Dakwaan ketiga, pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP yakni melakukan atau turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Pramodana K Kusumah akan  dilanjutkan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Rabu 7 Juli 2010.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
SMK CITRA MEDIKA SRAGEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Bersama Rakyat Awasi Pemilu

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Jumat (05/01/2018). Esai ini karya Ahmad Halim, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Alamat e-mail penulis adalah ah181084@gmail.com Solopos.com, SOLO–Pemberlakuan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (gabungan UU No. 8/2012, UU…