SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Sukoharjo (Espos)–Kepala Desa Majasto, Tawangsari, Rudi Hartono meminta maaf terkait kesalahan mekanisme pembangunan sekolah menengah kejuruan negeri (SMKN) 5 kepada warga.
Permintaa maaf tersebut disampaikannya dalam rembug desa yang digelar di kantor desa setempat pada Rabu (23/6). Sementara itu suara warga terbelah dalam acara yang dihadiri kalangan pemuda, tokoh masyarakat, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa dan kecamatan itu.
Perwakilan pemuda, Supriyanto mengatakan, warga sepakat pembangunan SMKN 5 ditempatkan di lokasi utara dan timur lapangan. “Berdasarkan rembug desa yang kami gelar hari ini, warga khususnya pemuda menginginkan pembangunan SMKN 5 di utara dan timur lapangan. Jadi sesuai kesepakatan awal,” ujarnya kepada wartawan.
Dalam acara itu, Supriyanto menambahkan, Kades juga sempat meminta maaf kepada warga. “Hari ini Kades akhirnya meminta maaf kepada kami semua. Kami bisa menerima permintaan maaf itu, hanya yang kami sayangkan absennya Camat, Arijadi dalam rembug desa. Padahal kami sudah menunggu-nunggu kedatangan camat sehingga acara molor dari yang seharusnya pukul 09.00 WIB menjadi pukul 10.00 WIB,” ujarnya.
Sementara itu Kades Rudi Hartono mengakui meminta maaf kepada masyarakat. “Memang saya meminta maaf. Namun itu bukan dalam kapasitas saya sebagai pribadi melainkan sebagai lembaga,” ujarnya. Sebagai lembaga, imbuh dia, yang mengajukan permintaan maaf bukan hanya Kades melainkan juga Perdes beserta BPD sebagai satu kesatuan.
Rudi menambahkan, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam rembug desa itu. “Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam rembug desa. Dua hal itu semuanya usulan dari warga,” tandasnya.
Usulan pertama, terang Rudi, warga menginginkan SMKN 5 tetap dibangun di utara dan timur lapangan. Sementara usulan kedua, warga meminta bangunan yang ada sekarang tetap dipertahankan namun untuk lapangan bukan dipituasan melainkan di belakang bangunan. Sementara Mengenai hasil rembug desa, Rudi menjelaskan, akan disampaikan kepada legislatif.
aps