SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta – Sikap kontra terhadap niat pemerintah membatasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium untuk sepeda motor ditunjukkan Fraksi PPP. Kebijakan itu mengekang hajat hidup rakyat kecil.
Hal itu disampaikan anggota Komisi VII dari FPPP M Romahurmuzy saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/5). Ia tak habis pikir tentang rencana tersebut, padahal sebelumnya pemerintah sudah sepakat dengan besar subsidi dari BBM.
“Pembatasan BBM jenis premium untuk sepeda motor, ini sama dengan kenaikan harga BBM,” ujarnya.
Seharusnya ini menjadi alternatif terakhir dari pemerintah, terlebih menurutnya pemerintah sempat menjalankan program smart car yang untuk bisa mengetahui mana saja kendaraan yang bisa mendapatkan subsidi. “Lalu hasil dari program ini apa, jangan-jangan ini hanya program-programan,” selidiknya.
Kendaraan yang tidak boleh mendapatkan subsidi BBM adalah yang kapasitas silindernya besar. Kendaran seperti angkutan umum, angkutan barang dan sepeda motor tidak boleh dihentikan subsidinya.
“Industri sepeda motor adalah yang pertumbuhannya paling tinggi di Indonesia namun, hal itu tidak bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk menghentikan subsidi BBM,” tutur dia.
Meski demikian, pemerintah tidak bisa beralasan bahwa industri motor paling tinggi pertumbuhannya maka subsidi BBM dihapuskan atau dibatasi. Sepeda motor adalah angkutan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
“Kami (FPPP) akan menolak itu. Pembatasan subsidi hanya akan mendatangkan kesusahan bagi orang banyak,” tandasnya.
inilah/rif