Kamis, 27 Mei 2010 11:29 WIB News Share :

Komisi VII tolak pembatasan BBM untuk motor

Jakarta–Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon menolak tegas rencana pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan roda dua.

Selama ini, DPR belum pernah diajak berbicara tentang kebijakan yang kabarnya akan berlaku efektif mulai Agustus mendatang. “Pemerintah selalu melepas rencana kebijakan ke publik untuk memancing perdebatan. Kalau pembatasan itu diberlakukan untuk kendaraan roda dua, Komisi VII menolak tegas kebijakan itu,” kata politisi PDI Perjuangan ini kepada Kompas.com, Kamis (27/5).

Pemerintah diminta melakukan kajian mendalam untuk menerapkan strategi konsumsi BBM bersubsidi. Selama ini, pemerintah dinilai tidak konsisten dengan kebijakannya sendiri terkait dengan produk-produk massal. “Mereka tidak fokus pada bagaimana efisiensi pada pengadaan, tetapi mengatur masyarakat mengonsumsinya,” ujarnya.

Dalam rancangan APBN Perubahan 2010 sudah ada pembagian besaran konsumsi untuk kendaraan roda dua dan roda empat. Pembagiannya tidak dibagi berdasarkan kendaraan pribadi, niaga, dan komersial.

Rencana penerapan kebijakan larangan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan roda dua sudah disampaikan oleh Kementerian ESDM. Kebijakan itu, dikatakan Dirjen Migas Evita Legowo, merupakan kesepakatan dengan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia. BBM bersubsidi, ke depannya, hanya akan diperuntukkan bagi kendaraan umum dan kendaraan pribadi jenis tertentu.

kcm/rif

lowongan pekerjaan
garment, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Generasi Milenial dan Politik

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (14/11/2017). Esai ini karya Lukmono Suryo Nagoro, editor buku yang tinggal di Kota Solo. Alamat e-mail penulis adalah lukmono.sn@gmail.com. Solopos.com, SOLO–Baru-baru ini lembaga think tank yang bermarkas di Tanah Abang, Jakarta, Centre for…