Rabu, 26 Mei 2010 11:39 WIB News Share :

Daerah dikasih uang belanja Rp 344,5 Triliun di 2010

Jakarta–Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menegaskan alokasi anggaran untuk daerah dalam APBN porsinya sudah lebih besar dibandingkan untuk belanja pemerintah pusat. Anny mengatakan hal tersebut karena selama ini banyak kalangan menilai alokasi keuangan negara dalam porsi APBN, selalu lebih banyak untuk belanja pusat.

Pasalnya, justru saat ini di APBN-P 2010, alokasi belanja untuk daerah sudah mencapai 61,54% dibandingkan dengan alokasi belanja untuk pusat.

Anny menjelaskan dalam APBN-2010, pendapatan dan hibah negara mencapai Rp 992,4 triliun. Untuk belanja negara tercatat Rp 1.126,1 triliun. Dari alokasi belanja negara tersebut, belanja untuk pemerintah pusat memang tercatat Rp 781,5 triliun dan alokasi belanja untuk daerah Rp 344,5 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian dan Kelembagaan (K/L) sebanyak Rp 366,2 triliun dan non belanja K/L sebesar Rp 415,3 triliun.

Khusus untuk alokasi Rp 366,2 triliun kata Anny, dialokasikan untuk 107 K/L yang ada dan terdapat 15 K/L besar yang menyerap anggaran 85% dari anggaran K/L secara keseluruhan. Yang masuk dalam jajaran K/L besar ini seperti Kementerian Pendidikan, PU, Menhan, dan ESDM. Sementara sisa 15% lainnya dialokasikan untuk belanja lainnya.

“Di setiap K/L ini penggunaan alokasinya juga sangat bergantung pada tanggungjawab sesuai UU yakni 20% untuk pendidikan. Artinya, kalau ada perubahan anggaran maka KL bertanggungjawab menyisihkan alokasinya dan itu semua tentu di daerah hampir Rp 1,25 triliun. Jadi sebenarnya komposisi transfer ke daerah yang sebenarnya bukan hanya yang Rp 344,5 triliun melainkan juga tambahan dari program K/L yang nilainya menjadi Rp 693 triliun atau 61,54 persen dari APBN,” jelas Anny saat jumpa pers di ruang pers Kementerian Keuangan, Selasa (25/5) malam.

Angka ini kata Anny, bukan hanya dari hitung-hitungan alokasi wajib dan tambahan, juga tambahan dari berbagai program pemerintah pusat seperti PNPM, dana BOS, subsidi listrik dan BBM.

“Itu semua memang kegiatan di K/L, tapi kan sasarannya juga di daerah-daerah. Artinya, alokasi dengan pusat sebenarnya sudah sesuai dengan azas desentralisasi daerah. Inilah yang kita harapkan jangan sampai terjadi SILPA,” jelasnya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Mardiasmo menambahkan bahwa dalam postur APBN-P 2010, akan ada tambahan dana lagi transfer pusat ke daerah sebesar Rp 22 triliun. Sebagian besar dialokasikan untuk infrastruktur dan pendidikan yang mencapai Rp 5,5 triliun.

“Selain itu juga ada tambahan dari DBH Migas karena terjadi perubahan lifting minyak sebesar Rp 4,1 triliun. Dan nilai ini pasti akan bertambah setiap tahunnya dengan semakin baiknya perekonomian kita,” tukasnya pada kesempatan yang sama.

dtc/isw

lowongan pekerjaan
SOCIAL KITCHEN, informasi selengkapnya KLIK DISINI
Loading...

Kolom

GAGASAN
Karanganyar Makin Beradab

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Sabtu (18/11/2017). Esai ini karya Imam Subkhan, Ketua RT 001/RW 019, Jaten, Karanganyar. Alamat e-mail penulis adalah imamsubkhan77@gmail.com.   Solopos.com, SOLO–Sepulang sekolah, anak mbarep saya, Nadhifa, yang sekarang duduk di kelas IV sekolah dasar di…