Minggu, 23 Mei 2010 17:00 WIB Solo Share :

50% Penduduk Solo belum ber-KTP SIAK

Solo (Espos)–Sedikitnya 250.000 orang atau sekitar 50% dari total penduduk Kota Solo belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP) terbaru atau disebut sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Separuh dari warga Solo itu saat ini masih memegang KTP model lama dengan sistem informasi manajemen kependudukan (Simduk). Terkait kondisi itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mentargetkan percepatan penggantian KTP dan kartu keluarga (KK) SIAK paling lambat 2011.

Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi), pekan lalu, mengatakan munculnya persoalan dalam pembuatan KTP dan KK yang kerap terjadi belakangan salah satunya dipicu masih banyak warga Solo yang masih memegang KTP lama.

“Tahun ini, kita upayakan menyelesaikan sisa penduduk yang belum punya KTP SIAK. Anggaran akan diajukan dalam perubahan 2010,” tandas Walikota, di Balaikota.

Menurut Walikota, unttuk menyelesaikan proses percepatan itu dibutuhkan anggaran sekitar Rp 900 juta. Harapannya, kalangan DPRD, dapat memberi dukungan, mengingat persoalan data kependudukan tersebut penting untuk mendukung pembangunan kota.

Sementara itu, ditemui terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Mamiek Miftahulhadi membenarkan masih ada 50% dari total warga Solo yang belum memiliki KTP SIAK. Selama ini, pembuatan KTP SIAK baru dilakukan jika masa berlaku KTP Simduk milik warga habis.

Guna memproses KTP SIAK, dia menerangkan, warga sekaligus diminta membuat KK SIAK, sehingga terkadang dibutuhkan waktu lebih lama. “Karena harus peralihan dari Simduk menjadi SIAK, maka tidak hanya butuh satu jam. Untuk itu butuh waktu, bisa beberapa minggu. Itu yang kadang masyarakat belum tahu,” jelas dia, Kamis (20/5).

Mamiek melanjutkan, jika anggaran percepatan pengalihan KTP Simduk menjadi KTP SIAK disepakati dalam APBD perubahan tahun 2010, maka dia memastikan pada 2011 seluruh warga Solo sudah mengantongi KTP SIAK.

tsa

lowongan pekerjaan
SALESMAN/GIRL, informasi selengkapnya KLIK DISINI

Kolom

GAGASAN
Urgensi Mendesain Ulang Prolegnas

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Rabu (14/2/2018). Esai ini karya Isharyanto, dosen Hukum Tata Negara di Universita Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah isharyantoisharyanto8@gmail.com.  Solopos.com, SOLO–Sidang paripurna DPR di ujung 2017 lalu dibuka dengan laporan 50 rancangan undang-undang (RUU)…